Archive for April, 2010

PERTAHANKAN KAYU KUKU (Pericopsis mooniana THW) DARI KEPUNAHAHAN

PERTAHANKAN KAYU KUKU (Pericopsis mooniana THW)
DARI KEPUNAHAHAN
OLEH : MOHAMMAD AQSA, S.Hut

PENDAHULUAN
Sulawesi Tenggara memiliki kekhasan keanekaragaman hayati dan ekosistem tersendiri. Hal ini disebabkan karena Sulawesi (bersama Maluku dan Nusa Tenggara) terletak di daerah Wallacea (Wallacea region). Beberapa jenis satwa endemik sulawesi yang terletak di Sulawesi Tenggara antara lain, anoa dataran tinggi, anoa dataran rendah, babirusa, maleo dan monyet hitam sulawesi. Sedangkan potensi flora yang dilindungi di Sultra adalah Kayu kuku (Pericopsis mooniana THW) dan Kasumeeto (Dyospyros malabarica).
Kayu kuku (Pericopsis mooniana THW) adalah salah satu jenis tumbuhan tropik yang tersebar secara alami di Kabupaten Kolaka yang mempunyai potensi ekonomi tinggi karena memiliki berbagai kegunaan seperti sebagai perabot rumah, vinir, cocok untuk konstruksi berat misalnya geladak kapal, jembatan, bantalan kereta api, juga untuk kosen dan badan kendaraan. Selain itu kayu kuku juga mempunyai kegunaan dekoratif sehingga biasanya digunakan sebagai substitusi kayu jati.
Di Sulawesi Tenggara, jenis kayu merupakan salah satu jenis kayu yang tumbuh di daerah hutan musim dataran rendah dengan curah hujan 1000 mm dan tumbuh pada iklim C menurut Schmidt dan Ferguson dan tumbuh pada tanah podsolik dan aluvial serta menyebar secara alami di daerah Kolaka sekitar Lamedai dan Tangketada dan Buton (Lasalimu dan Pasar Wajo). Menurut Soerianegara dan Lemmens (1994), kayu kuku di Sulawesi Tenggara dapat berasosiasi dengan Actinodaphne glomerata Nees, Calophylum soulatri Burm.f, Dehaasia curtisii dan Metrosideros petiolata Koor, Agathis sp., dan Lagerstroemia specios
Di Indonesia kayu kuku digolongkan kayu mewah, seperti halnya kayu cendana (Santalum album L.), ebony (Diospyros celebica Bakh.) dan sawo kecik (Manilkara kauki (L.) Dubard) karena mempunyai permukaan kayu licin dan mengkilap dengan gambar berupa garis-garis dekoratif sehingga di pasaran dunia kayu ini harganya cukup tinggi. Produksi kayu kuku di Indonesia untuk ekspor dari tahun 1972 hingga 1974 sebesar 13.275 m3 sedangkan untuk Sulawesi Tenggara pada kurun waktu yang bersamaan 1.433,51 m3 dengan nilai devisa 139.354,49 US $ dan jika dibandingkan dengan harga log jati maka nilai kayu kuku lebih 2-3 kali lipat harga jati. Tidak ada data produksi yang jelas untuk tahun – tahun terakhir ini.
Dengan semakin banyak kegunaan kayu kuku maka permintaan akan meningkat. Hal ini dapat berimplikasi negatif terhadap keberadaan kayu kuku di alam. Untuk memenuhi kebutuhan kayu kuku di pasar maka telah terjadi ekploitasi kayu kuku tidak terkendali dan berlebihan. Selain faktor tersebut, faktor lain yang turut memberikan andil terhadap keberadaan populasi kayu kuku adalah perambahan daerah penyebarannya. Hasil laporan Rain Forest Action tahun 2004 kayu kuku digolongkan sebagai tanaman hutan yang terancam kepunahannya (vulnerable tree species). Seperti kita ketahui bahwa kelangkaan suatu jenis tumbuhan dapat digolongkan kedalam kategori punah, genting, rawan, jarang dan terkikis, dimana kayu kuku dikategori rawan. Kategori rawan (vulnerable) adalah jenis tumbuhan yang tidak segera terancam kepunahan tetapi terdapat dalam jumlah sedikit dan eksploitasinya terus berjalan sehingga perlu dilindungi
Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang penting untuk dijawab oleh kita semua adalah bagaimana menyelamatkan Pericopsis mooniana dari ancaman kepunahan, tetapi sekaligus dapat menyiapkan sumberdaya dari jenis ini yang digunakan untuk melayani permintaan pasar?

UPAYA KONSERVASI

Strategi konservasi sumber daya hayati baik tingkat nasional maupun global secara umum diarahkan pada 3 aspek penting yaitu 1) perlindungan terhadap habitat asli yang merupakan bagian dari konservasi in situ guna memelihara sistem ekologis dan menjaga siklus hidrologis dalam hutan alam, 2) pengawetan atau pelestarian terhadap keanekaragaman hayati (biodiversitas) agar tidak terjadi kepunahan sehingga sumber-sumber gen yang ada tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rakitan dalam pembuatan jenis dan varietas baru dan 3) pemanfaatan yang sustainable memberikan pemahaman agar menggunakan sumber daya hayati tidak boros sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang dan hendaknya adanya upaya pemulihan dan pengembangan pada sumber daya yang bersifat renewable. Upaya konservasi dan pengembangan kayu kuku di masa mendatang hendaknya mengacuh dan menyentuh 3 aspek ini.
Aspek perlindungan meliputi penjagaan habitat kayu kuku agar tidak mengalami kerusakan sehingga siklus hidrologis dan dan semua sistem ekologi lainnya berkembang seimbang. Perlindungan habitat mencakup kemampuan dan kemauan masyarakat untuk melindung mozaik-mozaik hutan yang menjadi habitat kayu kuku.
Aspek pengawetan kayu kuku diarahkan agar kayu kuku yanga ada dalam habitat aslinya tidak mengalami kepunahan. Oleh karena itu pemanenan kayu kuku dari hutan perlu ada aturan-aturan khusus meliputi unsur panen, jumlah, ukuran batang dan lain sebagainya. Dengan kondisi saat ini upaya pengawetan kayu kuku diarahkan pada restorasi yaitu menanam kembali kayu kuku pada habitat aslinya. Diharapkan kayu kuku yang tumbuh dalam kawasan hutan alam berfungsi sebagai sumber plasma nutfah untuk perakitan jenis atau varietas baru dan berguna pula sebagai pohon induk penghasil benih.
Aspek pemanfaatan berkelanjutan (lestari) pada kayu kuku tidak diartikan memanen kayu kuku dari habitat aslinya atau hutan alamnya. Untuk menjembatani antar kepentingan ekonomi dan ekologi jenis tumbuhan hutan maka pemerintah telah IIndonesia telah mengatur strategi pemanfaatan sumberdaya hayati, dalam hal ini termasuk sumber daya hutan dengan menetapkan status hutan berdasarkan fungsi ekonomi, maupun berdasarkan fungsi ekologi yaitu hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung (UU RI No. 41 Tahun 1999). Sebelum dijelaskan upaya peneyelamatan jenis kayu terlebih dahulu dijelaskan ketiga tipe hutan tersebut.
Hutan produksi adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, industri dan ekspor. Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan hutan yang karena ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta eosisistemnya sedangkan kawasan pelestarian alam adalah kawasan/hutan yang karena ciri khas tertentu, baik di darat maupun di laut yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati dan ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk menatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan perlindungan pantai serta habitat biota.
Dari uraian ketiga tipe hutan diatas, dapat disimpulkan bahwa kayu kuku akan dapat dimanfaatkan secara lestari bila jenis ini bisa dipertahankan pada ketiga tipe hutan tersebut. Pada hutan produksi kita dapat memanfaatkan dalam bentuk pemungutan hasil hutan dengan penguasaaan sistem silvikultur atau pola tebangan tertentu yang mengarah pada kelestarian hasil. Salah satu bentuknya adalah pembangunan hutan tanaman jenis kayu kuku. Sedangkan pada hutan konservasi atau hutan lindung berfungsi untuk melindungi sumberdaya genetika berdasarkan tipe-tipe habitat dimana jenis pericopsis mooniana ditemukan. Setidaknya jika ada suatu sumberdaya genetik kayu kuku yang mengalami kepunahan atau menghilang dari suatu areal pada hutan produksi. Artinya kita masih mempunyai cadangan sumberdaya genetika pada kawasan lindung yang mempunyai habitat sama dengan areal yang telah kehilangnya sumberdaya genetika di hutan produksi.
Dari hutan konservasi dan lindung inilah sumber gen yang hilang pada habitat lain dapat diambil kembali kemudian direstorasi pada habitat yang kehilangan tersebut. Disinilah peranan hutan konservasi dan hutan lindung dalam pelestarian sumberdaya genetika Pericopsis mooniana. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri Kehutanan telah mengeluarkan surat keputusan nomor 209/kpts- II/1994 menetapkan Cagar Alam Lamadae sebagai tempat untuk melestarikan populasi kayu kuku.
Selain upaya tersebut diatas Kebijakan pengembangan di luar kawasan (konservasi ex-situ) dalam bentuk lain misalnya mengembangkan berbagai program pembangunnan arboretum, kebun raya, kebun benih, hutan kota, kebun koleksi dan lain-lain perlu digalakan. Penulis telah menginisiasi kegiatan penanaman pohon tropis sultra (termasuk kayu kuku) di beberapa ruang publik seperti di halaman kantor gubernur Sultra (arboretum) dan Pesantren Gontor 4 Putri Konda serta di ruas jalan di Kampus Universitas Haluoleo Kendari.

Dengan memperhatikan aspek-aspek diatas maka demikian kita telah mempertahankan salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat diperlukan oleh generasi kini apalagi generasi mendatang. Persoalannya adalah apakah semua tipe habitat yang merupakan tempat tumbuh Pericopsis mooniana dan sekaligus merupakan kunci kekayaan keanekaragaman genetika Pericopsis mooniana itu sendiri terlindungi dengan aman atau seballiknya?

Leave a comment »

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN JATI BERSAMA MASYARAKAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN JATI
BERSAMA MASYARAKAT
(presentase galampano raha oleh kadis kehutanan kab.
OLEH : MOHAMMAD AQSA, S.Hut

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan kelestarian hutan berdasarkan fungsi dan peruntukannya sebagai Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Konservasi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna memulihkan kondisi hutan yang sudah semakin rusak saat ini ;
b. bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati Muna pada masa kini maupun yang akan datang, perlu penanganan secara terpadu dan berkesinambungan oleh semua pihak guna terwujudnya kelestarian dan keselamatan hutan khususnya Hutan Jati ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2045) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA

dan

BUPATI MUNA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN JATI BERSAMA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muna ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna ;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muna ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna ;
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ;
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap ;
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah dibebani hak atas tanah ;
10. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengetur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah ;
12. Hutan Produksi Alam adalah suatu kawasan hutan produksi yang tumbuh secara alami tanpa rekayasa penanaman secara menyeluruh yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khusunya untuk pembangunan industri dan ekspor ;
13. Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam yang didasarkan atas kelestarian fungsi dan asas manfaat ;
14. Pohon Induk adalah pohon yang karena mempunyai sifat genetic dan fenotipe yang unggul dan ditunjuk sebagai sumber biji ;
15. Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat yang disingkat PPHJBM adalah pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan Jati Muna dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sehingga diperoleh pengelolaan hutan yang lestari dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat ;
16. Management Regimes (MR) adalah bentuk Pengelolaan Hutan yang beragam dari satu petak ke petak lainnya berdasarkan karakteristik fisik kawasan dan keadaan social ekonomi masayarakat sekitar hutan.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2
Pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan lestari dengan tetap memperhatikan kesimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya serta ekonomi dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat sesuai dengan pertimbangan teknis kehutanan yang kegiatannya meliputi penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengguna, pengelola dan pemanfaatan/pemungutan hasil hutan jati.

Pasal 3
(1) Asas kelestarian fungsi hutan yaitu agar pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat benar-benar memperhatikan daya dukung lahan, memulihkan dan mempertahankan fungsi sumberdaya hutan.
(2) Pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat harus dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus.
(3) Pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat dilaksanakan secara demokratis yang melibatkan masyarakat sejak dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian.
(4) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan hutan Jati mempunyai peluang yang sama dalam setiap kegiatan.
(5) Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat luas dan harus mendapat kepastian hukum.
Pasal 4
Tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Jati Muna Bersama Masyarakat adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati Muna dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan Jati Muna dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sehingga diperoleh pengelolaan hutan yang lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pasal 5
(1) Ruang lingkup pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam aspek penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, pengelolaan dan pengendalian.
(2) Aspek-aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan mulai dari penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pengendalian.

Pasal 6
Tindakan pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
(1) Keadilan yang demokratis.
(2) Keterbukaan dan kebersamaan.
(3) Kejelasan hak dan kewajiban.
(4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(5) Status kelembagaan yang kuat.
(6) Tingkat partisipatif masyarakat yang besar.
(7) Kesederhanaan proses dan prosedur.
(8) Pengelolaan hutan secara lestari.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 7
(1) Penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan upaya penetapan wilayah untuk pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat yang layak menurut pertimbangan teknis kehutanan dan ketergantungan masyarakat setempat pada kawasan hutan sekitarnya.
(2) Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan dan pengembangan jati bersama masyarakat adalah kawasan hutan produksi, dan potensial untuk itu, serta tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.
(3) Model pengelolaan hutan pada masing-masing kawasan hutan (Hutan Produksi dan Hutan Lindung) dibuat berdasarkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, jarak kawasan dengan pemukiman, kepadatan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 8
(1) Penetapan wilayah pengelolaan dan pengembangan hutan jati bersama masyarakat dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek :
a. Sumber daya hutan terutama potensi kayu, potensi wisata, potensi jasa lingkungan, keadaan penggunaan lahan dan potensi lahan
b. Sosial Ekonomi masyarakat setempat terutama, mata pencaharian/sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan dan pemilikan lahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan dan pengembangan hutan jati bersama masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9
(1) Apabila kegiatan inventarisasi dan identifikasi telah dilakukan dan memenuhi syarat secara teknis maka pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
(2) Setelah penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penataan batas oleh instansi yang berwewenang.

BAB IV
PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 10
Penyiapan masyarakat sebagaimana dimasud pada pasal 4 merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan Kelembagaan Masyarakat setempat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat.

Pasal 11
(1) Meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandai dengan terbentuknya Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Adat yang memiliki :
a. Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi;
b. Aturan-aturan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati bersama Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah;
d. Rencana lokasi luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.
(2) Aturan pengelolaan dan pengembangan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aturan-aturan penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, serta hak dan kewajiban.
(3) Penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah bersama masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok, potensi lahan dan hutan, dan pertimbangan teknis dari instansi yang terkait.
(4) Hasil penentuan rencana-rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis sebagai suatu kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok tani hutan/masyarakat adat setempat disaksikan oleh Notaris dan dicatat dalam Akte Notaris.

BAB V
PENATAAN AREAL KERJA

Pasal 12
(1) Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan produksi.
(2) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal ke dalam blok dan petak pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutannya.
(3) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Blok perlindungan;
b. Blok budidaya.

Pasal 13
(1) Blok perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf a adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidrologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau lahan berlereng lebih dari 40 %, serta pertimbangan konservasi plasma nutfah ;
(2) Blok perlindungan sebagaimana ayat (1) dapat dimanfaatkan dan dikelola secara bersama dengan cara membuat zona-zona pemanfaatan dengan intensitas penggunaan lahan yang berbeda-beda ;
(3) Blok budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf b adalah bagian areal kerja yang dapat dimanfaatkan secara intensif sesuai dengan kondisi fisik dan social ekonomi masayarakat (Management Regime).

Pasal 14
Blok perlindungan dan blok budidaya dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah anggota kelompok tani hutan/masyarakat adat dan pertimbangan efisiensi pengelolaan.

Pasal 15
Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok tani hutan/masyarakat adat peserta dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 16
Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat.

Pasal 17
(1) Penyusunan rencana pengelolan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan lingkungan.
(2) Rencana pengelolaan disusun oleh peserta secara partisipatif dengan melibatkan anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18
Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
a. Rencana umum;
b. Rencana operasional.

Pasal 19
(1) Rencana umum sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf (a) memuat tata guna lahan, bentuk pemanfaatan, kelembagaan masyarakat, rehabilitasi, perlindungan, dan sistem pengendalian, yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan.
(2) Rencana operasional sebagaimana dimaksu Pasal 18 huruf (b) disusun berdasarkan fungsi hutan dan hasil penataan areal kerja.

Pasal 20
(1) Rencana umum disetujui oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Rencana umum dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh pemegang izin secarapartisipatif dengan melibatkan anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ;
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyesuaikan perencanaan terhadap perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 21
(1) Rencana operasional merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari rencana umum ;
(2) Rencana operasional dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah ;
(3) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah menggunakan Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagai alat pemantauan dalam rangka fasilitasi.

Pasal 22
Ketentuan umum tentang penyusunan rencana pengelolaan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
P E M A N F A A T A N

Pasal 23
(1) Kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.
(2) Dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan tidak dapat dilakukan penebangan pohon atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan :
a. Mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
b. Dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.
(4) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus;
a. Dihindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengubah bentang alam dan atau mengganggu fungsi lindung;
b. Dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi.

Pasal 24
(1) Kegiatan pemanfaatan di hutan produksi dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.
(2) Dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan :
a. Harus mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
b. Harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.
(4) Kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus :
a. Mempertahankan potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
b. Mempertahankan fungsi lindung dari kawasan hutan.

Pasal 25
(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan, kelompok tani hutan/masyarakat adat dapat bekerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi peran peserta sebagai pelaku utama pengelolaan dan sesuai dengan rencana pengelolaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERDAGANGAN HASIL HUTAN

Pasal 26
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Devisa, semua hasil hutan yang berasal dari Pengelolaan dan Pengembangan Jati Bersama Masyarakat dapat diperdagangkan, dengan ketentuan :
(1) Terhadap Hasil Hutan Kayu (logs) yang diperoleh dari Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat hanya dapat diperdagangkan dalam lingkup Daerah ;
(2) Hasil Hutan Kayu sebagaimana ayat (1) harus diolah dalam wilayah Daerah dan selanjutnya dapat diperdagangkan ke luar daerah (antar pulau), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
(3) Terhadap hasil hutan yang diperoleh dari Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat, dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
(4) Besarnya provisi sumberdaya hutan dari hasil hutan komoditas non-kehutanan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
(5) Provisi sumberdaya hutan dari Hasil Hutan Komoditas Non-Kehutanan merupakan pendapatan negara.

BAB IX
KETENTUAN PEMBAGIAN (SHARING)

Pasal 27
Kegiatan pembagian hasil dalam pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat Sumber Daya Hutan.

Pasal 28
Nilai proporsi dalam pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat ditetapkan sesuai dengan nilai proporsi masukan dari faktor produksi dan atau jasa yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak yang terkait (Pemda melalui Dinas Kehutanan, Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Adat dan pihak lain yang terkait).

Pasal 29
Obyek dan nilai proporsi bagi Hasil Hutan Kayu dalam Program PPHJBM adalah :
a. Obyek berbagi Hasil Hutan Kayu adalah Kayu Perkakas dan Kayu Bakar hasil tebangan penjarangan pertama, penjarangan lanjutan dan tebangan akhir daur dari Kawasan Hutan Produksi yang dikelola melalui Program PPHJBM ;
b. Proporsi Hak Masyarakat yang berasal dari Kayu Perkakas diterimakan dalam bentuk Uang Tunai ;
c. Proporsi Hak Masyarakat untuk Kayu Bakar diterimakan dalam bentuk Kayu maupun Uang Tunai ;
d. Besarnya nilai uang dihitung berdasarkan Proporsi Hak Kelompok Masyarakat dikalikan Harga Jual Dasar Kayu (HJD) setelah dikurangi biaya eksploitasi dan biaya pemasaran.

Pasal 30
Proporsi Hak Masyarakat terhadap Bagi Hasil Hutan Kayu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Perjanjian PPHJBM mulai dari tanah kosong (Et+0), dan Perjanjian PPHJBM dimulai saat sudah ada tegakan.

Pasal 31
(1) Proporsi Hak Masyarakat terhadap Perjanjian PPHJBM yang dimulai dari tanah kosong (Et+0) adalah 100 % dari hasil tebangan penjarangan pertama (umur 5 tahun), 50 % dari setiap hasil tebangan penjarangan lanjutan dan 50 % dari hasil tebangan akhir ;
(2) Proporsi Hak Masyarakat terhadap Perjanjian PPHJBM yang dimulai saat sudah ada tegakan adalah 100 % dari hasil tebangan penjarangan pertama, sedangkan untuk penjarangan lanjutan dan tebangan akhir diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jangka waktu perjanjian tersebut dengan batas maksimal 40 %.

Pasal 32
Nilai dan propoprsi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan bersama oleh para pihak yang terkait dan dalam bentuk Surat Perjanjian yang diketahui oleh Notaris.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33
Masyarakat Peserta mempunyai hak sebagai berikut :
a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati dalam jangka waktu izin kegiatan ;
b. Bersama-sama pengelola yang lain menyusun rencana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ;
c. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan ;
d. Memperoleh fasilitas dari Pemerintah Daerah melalui Dinas dan atau pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian ;
e. Mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengelolaan ;
f. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh fasilitas dan atau bantuan dana ;
g. Mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran Pemegang Izin sebagai pelaku utama pengelolaan ;
h. Berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34
Masyarakat peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Menjaga dan melindungi kelestarian fungsi sumberdaya hutan, kelangsungan fungsi dan manfaat lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui :
a. Penataan areal kerja dan penyusunan rencana pengelolaan;
b. Rehabilitasi dan perlindungan hutan;
c. Pengendalian internal;
d. Pengikutsertaan seluruh kelompok/koperasi dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal.
b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan ;
c. Mempersiapkan dan membentuk kelompok Masyarakat Desa Hutan untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Pengelola Hutan, Dinas dan Pihak Lain yang berkepentingan ;
d. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Pajak/Retribusi Hasil Hutan terhadap hasil hutan yang dipanen.

Pasal 35
Pemerintah Daerah mempunyai hak sebagai berikut :
a. Bersama masyarakat menyusun rencana, melaksanakan investasi ;
b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan ;
c. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

Pasal 36
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :
(1) Menfasilitasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi ;
(2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan ;
(3) Bekerjasama dengan pihak lain yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37
(1) Pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraannya agar dapat terlaksana sesuai tujuan ;
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut ;
a. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ;
b. Pemerintah Kecamatan melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ;
c. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Adat.

Pasal 38
(1) Pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Izin Kegiatan dan Rencana Pengelolaan ;
(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan, rencana pengelolaan, dan ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan.

Pasal 39
(1) Dalam rangka Pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat perlu diselenggarakan pelaporan secara berkala ;
(2) Pemegang izin menyusun dan menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
(3) Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan ;
(4) Pemerintah Kecamatan menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut tentang Pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41
(1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana ;
(2) Pengendalian internal dilakukan dengan cara evaluasi partisipatif dengan melibatkan Anggota Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Adat setempat pemegang izin terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan ;
(3) Kegiatan pengelolaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42
Pengendalian internal dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap enam bulan.

Pasal 43

(1) Apabila Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dari segi lingkungan hidup, masyarakat luas dapat melakukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah ;
(2) Apabila gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima maka dapat dilakukan peninjauan kembali atas Izin Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat atau Perubahan Rencana Pengelolaan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Pelanggaran Peraturan Darah ini ;
d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti yang berupa pembukuan, pencatatan dan atau dokumen-dikumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
e. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana atau Pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
f. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf d ;
g. Memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
h. Menghetikan Penyidikan ;
i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Idonesia selanjutnya ke Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45
Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 dan 39 Peraturan Daerah ini diancam Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Aturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di R a h a
Pada Tanggal

BUPATI MUNA,

R I D W A N

Diundangkan di R a h a
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

H. LA ODE KILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2007
NOMOR : …………………………………….

Leave a comment »

Silvikultur

SILVIKULTUR
OLEH : MOHAMMAD AQSA, S.Hut

Silvikultur merupakan cara-cara mempermuda hutan secara alami dan buatan, serta pemeliharaan tegakan sepanjang hidupnya. Termasuk kedalam sivikultur ialah pengetian tentang persyaratan tapak atau tempat tumbuh pohon perilakunnya terhadap berbagai intensitas cahaya matahari, kemampuannya untuk tumbuh secara murni atau campuran, dan hal-hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan pohon. Jadi sangatlah pentig untuk mengetahui silvikultur masing-masing jenis pohon, sebelum kita dapat mengelolah suatu hutan dengn baik.

Silvikultur dapat dianalogikan dengan ilmu agronomi dan holtikultura di pertanian, karena silvikultur dapat juga membicarakan cara-cara membudidayakan tumbuhan,dalam hal pohon – pohon hutan . Dalam pengertian lebih luas , silvikultur dapat disebut Ilmu pembinaan hutan, dengan ruang lingkup mulai dari pembijian , persemaian, penanaman lapangan, pemeliharaan hutan, dan cara-cara permudaannya.

Untuk itu, seorang ahli sivikultur perlu mempelajari berbagai ilmu dasar yang mendukungnya, misalnya ilmu tanah, ilmu iklim, ilmu tumbuhan (botani) ,dendrologi, fisiologi,genetika, serta ekologi. Sekarang, ahli silvikultur pada hakikatnya adalah seorang pemraktek ekologi. Kita menanam dan memelihara hutan, tidaklah hanya untuk dikagumi keidahannya, tetapi yang utama untuk dapat memanfaatkan hutan secara lestari. Dengan demikian ,aspek ekonomi termasuk kedalam pengertian sivikultur sejak dini. Meskipun demikian, alam tetap merupakan guru kita yang tebaik. Karena itu kaidah-kaidah dalam hokum alam harus selalu diperhatikan. Hal ini sangat terlihat bika kita hendak membangun hutan tanaman, dan menggunakan jenis pohon asaing yang didatangkan dari luar kawasan , atau dari luar negeri.

Sementara penulis, seperti Baker (1950) dan Hawley and Smith (1962), membagi ilmu silvikultur atas dua bagian, yaitu silvik dan silvikultur. Demikian pula pembagian tersebut dapat diartikan sebagai dasar teori silvik dan penerapan praktek silvikultur. Tanpa memahami dasar teori, memang sulit untuk mengembangkan penerapan sivikultur di lapangan. Silvik dapat menjawab berbagai pertanyaan berikut: mengapa suatu jenis pohon dipilih untuk ditanam di suatu tapak tertentu? Mengapa ditanam secara murni atau dicampur dengan jenis lain? Mengapa ditanam dengan cara vegetatif atau generatif? Mengapa diperlukan simbiosa dengan jamur pembentuk mikoriza ? Mengapa untuk keperluan reboisasi tanah kritis diperlukan jenis pohon pionir atau pelopor? Dan sebagainya.

Dengan uraian diatas, maka sekarang dapat diberikan batasan pengertian atau definisi istilah-istilah yang digunakan.

Silvik ialah ilmu yang mempelajari sejarah hidup dan ciri-ciri umum pohon dan tegakan hutan dalam kaitannya dengan factor-faktor lingkungannya.

Silvikultur ialah ilmu dan seni menghasilkan dan memelihara hutan dengan menggunakan pengetahuan silvik untuk memperlakukan hutan serta mengendalikan susunan dan pertumbuhannya.

Kehutanan ialah ilmu, seni dan praktek mengurus dan mengelolah sumberdaya hutan secara lestari bagi manfaat manusia.

Hutan ialah suatu lapangan betumbuhan pohon-pohon yang secara seluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem.

Asas Kelestarian Hasil ialah dasar atau pegangan seorang rimbawan dalam mengelolah hutan yang bertujuan menanam hasil hutan berupa kayu maupun non kayu secara lestari, tanpa membahayakan kemampuan berproduksinya.

Rimbawan ialah seseorang yang karena berpendidikan, pelatihan dan pengalamannya, berkeahlian dan mampu melaksanakan kegiatan-kegitan kehutanan.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa silvikultur menempati dan memainkan peranan sentral dalam setiap kegiatan kehutanan yang lestari. Silvikultur merupakan tiang utama dalam kehutanan. Seminar yang pernah diadakan pada tahun 1984 di Fakultas Kehutanan IPB, Bogor, dan mengambil tema “Kini menanam, esok memanen“ memang sangat tepat. Terpulang kepada para rimbawan untuk merealisasikannya. Maanfaat hutan di Indonesia sudah semakin dikenal masyarakat ,dan sumbangannya terhadap pendapatan eksport berupa devisa dan penyerapan tenaga kerja, baik di hutan maupun pada pengolahan dipabrik dan industri perkayuan, semakin meningkat. Karena itu, pengelolaan hutan mutlak harus dapat mendukungnya.

I. SUSUNAN DAN PENYEBARAN HUTAN

1. Pendahuluan

Hutan bukan hanya sekumpulan individu pohon, tetapi merupakan suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks, yang terdiri selain dari pohon, juga semak, tumbuhan bawah jasad renik tanah, dan hewan lainnya. Mereka satu sama lain terikat dalam hubungan ketergantungan.

Untuk dapat dikategorikan sebagai hutan, sekelompok pohon-pohon harus mempunyai tajuk-tajuk yang cukup rapat, sehingga merangsang pemangkasan secara alami , dengan cara menaungi ranting dan dahan dibagian bawah, dan menghasilkan tumpukan bahan organik/serasah yang sudah terurai maupun yang belum, diatas tanah mineral. Terdapat unsur-unsur lain yang berasosiasi, antara lain tumbuhan yang lebih kecil dan berbagai bentuk kehidupan fauna.

Sebatang tanaman muda Pinus mercusii , pohon -pohon disebuah taman kota dan sisa-sisa pohon yang tersebar sesudah pembalakan berat, tidaklah memenuhi persyaratan sebagai hutan.

2. Klasifikasi pohon-pohon dalam sebuah hutan

Klasifikasi pohon dalam sebuah hutan sangat berguna bagi keperluan pengelolaan hutan. Beberapa cara disebutkan di bawah ini :
1. Klasifikasi berdasrkan ukuran, misalnya diameter setinggi dada dan tinggi pohon, seperti dalam hutan alam produksi pada HPH (Hak Pengusahaan Hutan):

Semai, tinggi sampai 1,5 m
Pancang,tinggi >1,5 m sampai diameter 50 cm.

2. Klasifikasi berdasarkan posisi tajuk pohon .
Hal ini sangat bermanfaat pada hutan seumur,seperti pada hutan tanaman jati, pinus, mahoni, dll.

Dominan : pohon-pohon dengan tajuk lebar diatas lapisan tajuk, menerima sinar matahari dari atas dan sebagian dari samping.

Kodominan : Pohon-pohon dengan tajuk besar pada lapisan tajuk, menerima sinar matahari langsung dari atas dan sebagian dari samping. Tajuk agak lebih kkecil dari dominant , tetapi sehat dan tegar.
Tengahan : Pohon dengan bagian besar tajuk dibawah lapisan tajuk atau terjepit, menerima sebagian sinar matahari dari atas dan sebagian kecil atau tidak sama sekali dari samping.
Tertekan : Pohon dengan tajuk dinaungi pohon besar dan tidak menerima sinar matahari sepenuhnya, baik dari atas maupun dari samping.

Selain klasifikasi tersebut, terdapat penggolongan berdasarkan kualitas pohon sebagai berikut :
Pohon serigala (Wolf tree) : Pohon yang menghalangi pertumbuhan pohon lain yang sehat dan subur tetapi kurang bernilai komersil.
Pohon buruk dan berbatang ganda : Pohon yang bentuknya kurang bernilai komersil.
Pohon berbekas luka bakar.
Pohon gerowong.
Pohon membusuk.

Disamping itu terdapat klasifikasi hutan menurut formasi sebagai berikut :

Type Hutan Tropika di Asia Tenggara (Van Steenis, 1950)

Iklim Air tanah Tempat Tanah Ketinggian Formasi Hutan
Selalu basah

Kering musiman Lahan kering

Aras air tinggi secara berkala

Kering tahunan sedang

Kering tahunan nyata

Dataran

Pantai
Air asin
Air payau
Air tawar Tanah zonal

Pasir berpodzol
Batu kapur

Batuan Ultra basah

Gambut oligotropik
Tanah eutropik

Dataran rendah hingga 1200 m

Pegunungan (750) 1200- 1500m
(600) 1500-3000 m
(3350) m

(3000-3350) m –batas pohon

Umumnya dataran rendah
Umumnya dataran rendah
Umumnya dataran rendah

Hampir selalu basah
Basah berkalah 1. Hutan hujan tropika selalu hijau dataran rendah

2. Hutan hujan tropika pegunungan rendah

3. Hutan hujan tropika pegunungan tinggi

4. Hutan tropika subalpin

5. 5. Hutan kerangas

6. 6. Hutan pada batu kapur

7. 7. Hutan pada batuan ultrabasa

8. 8. Vegetasi pantai

9. 9. Hutan bakau

10. Hutan payau
11.Hutan rawa gambut
12 a. Hutan rawa air tawar
12 b. Hutan rawa musiman
13. Hutan hujan tropika semi selalu hujan

14. Hutan luru daun tropika lembab
15. Formasi lain yang beriklim musiman semakin kering

3. Klasifikasi hutan

Hutan dapat digolongkan bagi tujuan pengelolaan hutan menurut hal-hal berikut :
1. Susunan jenis
Hutan murni ialah hutan yang hampir semua atau seluruhnya dari jenis yang sama . Hutan campuran ialah hutan yang terdiri atas dua atau lebih jenis pohon. Baik hutan murni atau campuran dapat berupa seumur, tidak seumur, atau segalah umur.

2. Kerapatan tegakan
Pada umumnya,hutan-hutan berbeda dalam hal jumlah pohon dan volume per-hektar ,luas bidang dasar dan kriteria lainnya .Perbedaan antara sebuah tegakan yang rapat dan jarang, lebih mudah dilihat bila menggunakan kriteria pembukaan tajuknya. Sedangkan kerapatan berdasarkan volume, luas bidang dasar, dan jumlah batang perhektar, dapat diketahui melalui pengukuran. Untuk keperluan praktis, tiga kelas kerapatan tajuk telah dibuat, yaitu :

1. Rapat, bila terdapat lebih dari 70 % penutupan tajuk
2. Cukup, bila terdapat 40 – 70 % penutupan tajuk
3. Jarang, bila terdapat kurang dari 40 % penutupan tajuk

Hutan yang terlalu rapat, petumbuhannya akan lambat, karena persaingan yang keras terhadap sinar matahari, air, dan zat hara mineral. Kemacetan pertumbuhan akan terjadi. Tetapi tidak lama, karena persaingan di antara pohon-pohon akan mematikan yang lemah dan penguasaan yang kuat. Sebaliknya,hutan yang terlalu jarang ,terbuka atau hutan rawang, akan menghasilkan pohon-pohon dengan tajuk besar dan bercabang banyak,dengan batang yang pendek. Suatu hutan yang dikelolah dengan baik, ialah hutan yang kerapatannya di pelihara pada tingkat optimum,sehingga pohon-pohonnya dapat dengan penuh memanfaatkan air, sinar matahari, dan zat hara mineral dalam tanah. Jelaslah bahwa hutan yang tajuknya kurang rapat, berfungsi kurang efisien,kecuali bila cela terbuka yang ada, di isi dengan permudaan hutan atau pohon-pohon muda. Tempat-tempat terbuka tersebut biasanya ditumbuhi gulma yang mengganggu pertumbuhan jenis-jenis pohon utama atau tanaman pokok.

3. Komposisi umur
Suatu hutan disebut sumur, bila ditanam pada waktu bersamaan .Meskipun demikian, ukurannya dapat berlainan, karena laju pertumbuhan yang berbeda. Hutan segala umur terdiri dari pohon-pohon berukuran besar hingga tingkatan semai. Jadi meliputi berbagai umur maupun ukuran,.Sedangkan hutan tidak seumur, ialah hutan yang hanya mempunyai dua atau tiga kelompok umur atau kurang. Misalnya, hutan yang terdiri dari pohon-pohon yang sudah masak tebang, miskin riap, dan ukuran pancang saja.
Hutan segala umur, biasanya penyebaran ukurannya lebih beragam, dan jenisnya umumnya lebih toleran terhadap naungan. Sementara hutan seumur, umumnya terdiri dari jenis intoleran. Angin topan, penebangan berlebihan, kebakaran dan bencana lain, menciptakan celah dalam hutan,sehingga menciptakan kelompok-kelompok yang tidak seumur. Adanya variasi hutan tersebut, dapat menyulitkan pelaksanaan praktek silvikultu, seperti pada hutan alam produksi di berbagai tempat di Indonesia.

4. Tipe hutan
Tipe hutan ialah istilah yang digunakan bagi kelompok tegakan yang mempunyai cirri-ciri yang sama dalam susunan jenis dan perkembangannya. Ini disebabkan oleh faktor-faktor ekologi tertentu. Jadi merupakan kelompok alami,atau asosiasi berbagai jenis pohon yang tumbuh bersama pada suatu daerah yang luas. Tipe hutan diberi nama menurut satu atau lebih jenis pohon yang dominan, seperti yang dilakukan di amerika serikat. Untuk Indonesia, cara yag lebih lazim digunakam ialah pembagian besar berdasarkn formasi hutan , yaitu suatu kelompok vegetasi yang mempunyai bentuk (life form) yang sama. Misalnya pembagian menurut botaniwan Van steenis (1950), seperti berikut :

1. Hutan hujan tropika selalu hijau dataran rendah
2. Hutan hujan tropika pegunungan rendah
3. Hutan hujan tropika pegunungan tinggi
4. Hutan tropika subalpin
5. Hutan kerangas
6. Hutan pada batu kapur
7. Hutan pada batuan ultrabasa
8. Vegetasi pantai
9. Hutan bakau
10. Hutan payau
11. Hutan rawa gambut
12 a. Hutan rawa air tawar
12 b. Hutan rawa musiman
13. Hutan hujan tropika semi selalu hijau
14. Hutan luruh daun tropika lembab
15. Formasi lain yang beriklim musiman semakin kering

Menurut Surianegara & Indrawan (1977), terdapat keragaman yang besar dalam vegetasi hutan di Indonesia, baik dari segi keadaan ligkungan dan tempat tumbuhnya, maupun dari segi susunan floristiknya,sehingga pada waktu itu masih belum mungkin untuk menyusun klasifikasi vegetasi Indonesia yang lengkap.

III. SISTEM-SISTEM SILVIKULTUR

1. PENDAHULUAN
Sistem silvikultur adalah proses penanaman, pemeliharaan, penebangan, penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu, atau hasil hutan lainnya dalam bentuk tertentu (Troup, 1966). Sesuai dengan asas kelestarian hasil yang mendasari pengelolaan hutan, maka pemilihan sistem silvikultur memerlukan pertimbangan yang seksama, mencakup keadaan/tipe hutan, sifat silvik, struktur, komposisi, tanah topografi, pengetahuan profesional rimbawan, dan kemampuan pembiayaan.
Proses penggantian suatu tegakan hutan dapat berlangsung puluhan tahun. 60 – 100 tahun bagi jenis-jenis pohon yang lambat tumbuhnya, misalnya jati, rasa mala, kayu besi meranti berat, resak, kapur, keruing, giam, kayu hitam, dan lain-lain. Tetapi dapat juga hanya berlangsung 10 – 30 tahun untuk jenis yang cepat tumbuh, misalnya ekaliptus, pinus, agathis, kelampayan, jabon, jenjing, akasia dan lain-lain. Kayu dari pohon yang cepat tumbuh dapat digunakan sebagai serpih kayu bagi pembuatan pulp dan kertas.
Hutan tropika basah di Indonesia, terdiri atas berbagai tipe hutan, yaitu hutan dataran rendah, hutan pegunungan, hutan bakau, hutan rawa, hutan, kerangas, dan hutan pantai.
Selain itu, terdapat juga hutan pada iklim yang lebih kering, misalnya hutan musim (monsoon_forest), seperti hutan jati dan hutan ekaliptus. Masing-masing hutan tersebut mempunyai susunan jenis dan struktur yang berbeda. Demikian pula tanah-tanah tempat tumbuh serta ketinggian dari permukaan laut. Oleh karena itu, sistem silvikultur yang dipilih untuk diterapkan pada masing-masing tipe tersebut tidak perlu, dan tidak dapat seragam. Jadi, harus disesuaikan menurut kondisi tipe hutannya.
Sistem silvikultur dibagi menjadi dua golongan menurut cara terjadinya tegakan atau hutannya, yaitu sistem hutan tinggi dan sistem hutan rendah. Pada sistem hutan tinggi, tegakan baru berasal dari generatif, yaitu biji-biji yang tumbuh menjadi pohon dewasa. Sedangkan pada sistem hutan rendah, tegakan berasal dari vegetatif atau trubusan (coppice).
Sebagian besar dari jensi pohon komersial yang dikenal di Indonesia, dipermudakan/diremajakan dengan biji-biji dan semai (seedlings). Sebagian kecil lagi dipermudakan melalui trubusan/tebasan dan tunas, misalnya sungkai, sonokeling, lamtoro, kaliandra, kayu putih, akasia, dan lain-lain. Hasil-hasil percobaan belakangan ini, menunjukkan beberapa jenis pohon dapat dikembangbiakan melalui bioteknologi, yaitu secara kultur jaringan.
Meskipun demikian, masih banyak jenis-jenis pohon di hutan tropika basah, terutama yang digolongkan jenis kurang dikenal, masih belum diketahui sifat-sifat silviknya seperti reproduksi, pertumbuhan, toleransi, kualitas kayu, dan sebagainya.

2. SIKLUS ZAT HARA DI HUTAN TROPIKA BASAH

Dari segi ekologi, telah diketahui bahwa kesuburan tanah di hutan tropika basah tidaklah ditentukan oleh pemandangan yang selalu hijau, terdiri dari tajuk pohon yang lebat dan rapat, sehingga tidak ada ruangan yang kosong yang tidak terisi tumbuhan. Bagian terbesar kesuburan dalam bentuk kandungan mineral atau unsur zat hara, disimpan pada bagian vegetasi di atas tanah (Tabel 1).
Tabel 1.
1). Kandungan unsur N (g/m2) pada hutan temperate dan hutan tropika (Ovington, 1962).
hutan Pinus di
Inggris 55 tahun Hutan Tropika
Basah
Daun
Kayu di atas tanah
Akar
Serasah
Tanah

% N di atas tanah
% N dalam biomass
Rasio daun/kayu
Rasio akar/batang
Turnover (N biomass/arus
tahunan) 12.4
18.5
18.4
40.9
730.8

3.0
6.0
0.34
0.60
4.0 52.6
41.2
28.2
3.9
85.3

44.0
57.8
0.76
0.30
?

2). Unsur zat hara (kg/ha) yang tersimpan dalam lapisan atas tanah, 30 cm bersama dengan yang tersimpan dalam biomass dan serasah, pada sebuah hutan belukar tua di hutan tropika basah (Nye 7 Greenland), 1960) :
N P K Ca Mg
Tanah
Tegakan 1.830
4.580 125
12 820
650 2.520
2.580 345
370

Keadaan iklim yang basah karen curah hujan yang tinggi, dibarengi suhu yang panas sepanjang tahun, menyebabkan kegiatan jasad renik, seperti fungi (jamur), bakteria, dan sebagainya, sangat aktif. Akibatnya, proses pembusukan serasah hutan berlangsung sangat cepat, dan proses humifikasi segera dilanjutkan dengan proses mineralisasi. Akibat hujan yang banyak, pencucian hara mineral berjalan intensif, terutama di tempat-tempat terbuka, seperti bekas jalan sarad traktor dan tebing jalan pembalakan. Bahaya erosi setiap saat dapat terjadi, terutama pada tanah jenis podsolik merah-kuning, yang banyak terdapat di bawah vegetasi hutan tropik basah tanah rendah.
Lapisan humus yang tipis menyebabkan tanah mineral cepat terbuka, bila pohonnya ditebang. Di Indonesia, bahaya menurunnya kesuburan tanah hutan, selain karena terputusnya siklus zat hara tertutup tersebut, juga akan diperberat oleh seringnya terjadi kebakaran hutan akibat perladangan berpindah, sehingga pada akhirnya lapangan akan ditumbuhi alang-alang (lampiran 2).

3. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SISTEM TEBANG HABIS DAN TEBANG PILIH

Di bawah ini dapat dibandingkan keuntungan dan kerugian penggunaan sistem tebang habis dan tebang pilih (Troup, 1966 ; Lal, 1961 : Hawley & Smith, 1962 ; Daryadi & Hardjono, 1965) :
Tebang Habis
Keuntungan :
1. Operasi pembalakan terkonsentrasi di areal kecil, tetapi volume kayu besar. Alat-alat berat tidak perlu berpindah, jadi lebih murah.
2. Kerusakan akibat pembalakan terhadap tegakan muda, dicegah.
3. Kerusakan pohon akibat tumbang oleh angin, dihindari.
4. Tanaman baru terdiri dari jenis intoleran, bebas persaingan dengan tegakan tua.
5. Metoda yang sederhana, praktis, dan mudah.
6. Tegakan seumur, murni dan teratur, tumbuh cepat.
7. Pelaksanaan dengan tumpangsari : meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.
Kerugian :
1. Memusnahkan penutup tanah, iklim mikro berubah, lahan terbuka, gulma tumbuh meluas. Sifat fisik tanah rusak, menjadi kompak/padat, akibat penyaradan balak.
2. Perlindungan terhadap erosi berkurang, juga tanah mudah longsor, terutama pada lapangan miring.
3. Secara estetika, kurang baik pemandangannya.
4. Bahaya kebakaran meningkat, karena angin dan panas terik.
5. Tidak semua jenis dan ukuran pohon laku di jual, terutama yang kecil-kecil. Kecuali kalau dapat digunakan untuk serpihan kayu.
6. Hutan baru yang seumur dan murni, kurang resisten terhadap penyakit, hama dan kebakaran.
7. Terbentuk humus yang susunannya didominasi oleh unsur tertentu, misalnya bila ditanam dengan jenis-jenis kayu konifer. Terjadi defisiensi (kekurangan) mineral tertentu pada rotasi berikut.
8. Penyulaman tanaman gagal, memerlukan pasokan benih dan persemaian.
9. Unit cost penanaman per-hektar lebih mahal.

Tebang Pilih :
Keuntungan :
1. Perlindungan terhadap tempat tumbuh dan permudaan.
2. Terjadi penutupan tajuk vertikal.
3. Perlindungan terhadap hama dan penyakit.
4. Perlindungan terhadap bahaya kebakaran.
5. Secara estetika lebih baik.
6. Permudaan alam jenis toleran dipermudah.
7. Penyesuaian dengan situasi pasaran kayu.
8. Tegakan tak seumur (campuran) lebih baik bagi habitat satwa.
9. Menjamin kelestarian produksi pada kawasan kecil.
10. Penjarangan dapat dilakukan simultan dengan pemanenan.
11. Unit cost permudaan per-hektar, lebih murah.
Kerugian :
1. Produksi kecil, tetapi areal penebangan luas, sehingga pengangkutan mahal.
2. Kerusakan akibat pembalakan terhadap tegakan sisa/tinggal.
3. Memusnahkan sumber plasma nutfah/genetika yang baik. ]
4. Bentuk pohon kurang baik, karena ruang tumbuh luas pada umur tua.
5. Permudaan jenis toleran lebih banyak dari pada jenis intoleran.
6. Memerlukan kecakapan profesional tinggi dari pelaksana/rimbawan.
7. Tertutup terhadap penggembalaan ternak.
8. Kurang menyerap tenaga kerja dalam operasinya.
9. Permudaan alam lebih sulit, misalnya luas celah/gap, demikian pula tindakan pemeliharaan/pembebasan.

Sistem-sistem Hutan Tinggi. Tegakan biasanya berasal dari semai.
A. Penebangan dan permudaan, untuk sementara dipusatkan pada sebagian kawasan hutan saja.
1. Tegakan tua dibuka dengan sekali penebangan, dan menghasilkan tegakan seumur – sistem Tebang Habis (clear cutting sistem).
2. Sistem-sistem penebangan permudaan yang berurutan. Tegakan tua dibuka dengan dua atau lebih penebangan yang berurutan, dan menghasilkan tegakan yang kurang lebih seumur, agar tidak seumur.
a. Penebangan-penebangan permudaan tersebar di semua kompartemen atau sub-kopartemen.
i. Pembukaan lapisan tajuk, merata : tegakan muda kurang lebih seumur dan seragam – Sistem Uniform (Uniform System).
ii. Pembukaan lapisan tajuk dengan celah-celah yang tersebar : tegakan muda kurang lebih seumur – Sistem Kelompok (Group System).
iii. Pembukaan lapisan tajuk tidak teratur dan terhadap : tegakan muda agak tidak seumur. Sistem pohon pelindung tak teratur (Irregukar shelterwood system).
b. Penebangan-penebangan permudaan pada suatu waktu dibatasi kepada bagian-bagian tertentu kompartemen atau sub-kompartemen.
i. Penebangan-penebangan dalam jalur – Sistem-sistem jalur (bermacam) (Strip System).
ii. Penebangan-penebangan dimulai pada garis intern dan maju ke arah luar dalam formasi baji – Sistem Baji (Wedge System).
B. Penebangan dan permudaan tersebar secara kontinu di seluruh kawasan tegakan keseluruhannya tidak seumur – Sistem Seleksi, tebang pilih (Selection System).
C. Sistem-sistem kelengkapan/tambahan, timbul dari sistem-sistem lainnya.
1. Bentuk hutan dihasilkan dengan jalan pembangunan tegakan muda, di bawah tegakan yang belum masak yang sudah ada – Hutan tinggi dua susun (Two-storied high-forest).
2. Bentuk hutan dihasilkan dengan jalan mempertahankan pohon-pohon tertentu tegakan tua, (disebut standard) sesudah permudaan selesai – Hutan Tinggi dengan Standard (High forest with standard).

II. Sistem-sistem Tebas (Trubusan). Tegakan sebagian berasal dari trubusan (stool shoots, coppice) atau dengan cara vegetatif.
A. Tegakan seluruhnya terdiri dari tunas vegetatif.
1. Tegakan dipanen melalui tebangan habis, seumur – Sistem Tebas (coppice system).
2. Hanya sebagian tunas yang ditebang pada setiap penebangan tegakan tidak seumur – Sistem seleksi Tebas (coppice Selection System).
B. Tegakan terdiri sebagian oleh tunas-tunas vegetatif dan sebagian lagi oleh pohon-pohon yang biasanya berasal dari semai – Sistem Tebang dengan Standard (Coppice with Standard).

IV. SISTEM SIVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI)

1. Pendahuluan
Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan. Pertama kali dikenal dengan nama Tebang Pilih Indonesia (TPI) pada tahun 1972. Sistem silvikultur ini dipandang yang paling tepat, dan sesuai dari segi ekonomi, ekologi, dan teknologi untuk digunakan pada hutan tropika basah, atau hutan hujan tropis di Indonesia. Hutan alam produksi di Indonesia, baik tetap maupun terbatas, pada umumnya didominasi oleh pohon-pohon yang termasuk famili Dipterocarpaceae, di samping terdapat jenis-jenis pohon yang komersial lainnya. Beberapa jenis pohon lainnya, kadang-kadang mendominasi hutan tropika basah yang tumbuh pada tapak (site) tertentu. Misalnya pohon ramin hutan rawa gambut, pohon agathis (damar) pada hutan yang tanahnya berpasir, pohon eboni (kayu hutan) pada daerah berbatu dan agak kering. Pohon ekaliptus pada daerah beriklim kering, pohon bakau di hutan payau (mangrove), pohon pelawan di hutan kerangas, dan sebagainya.
Sistem sivikultur Tebang Pilih termasuk di antara sistem-sistem silvikultur yang paling sulit pelaksanaannya. Apalagi pada hutan campuran dan berbagai umur, seperti hutan tropika basah di Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan rimbawan dan petugas lapangan hutan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem silvikultur TPTI. Meskipun demikian, karena areal bekas tebangan (logged over area) tebang pilih hanya terganggu dan terbuka sedikit dibandingkan pada sistem tebang habis, maka sistem tersebut lebih aman bagi perlindungan dan kelestarian ekosistem hutan tropika basah.

2. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
Sistem silvikultur adalah rangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan, yang meliputi penebangan, peremajaan, dan pemeliharaan tegakan hutan, guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya. Sedangkan TPTI adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan.
Sistem TPTI ditentukan berdasarkan pada risalah hutan, dan memperhatikan asas kelestarian hutan yang mencakup kelangsungan produksi, penyelamatan tanah dan air, perlindungan alam, dan mempertimbangkan pula kepada teknik silvikultur yang harus sesuai dengan kondisi lingkungan, keadaan lapangan, komposisi dari struktur hutan, sifat tumbuh jenis-jenis pohon, serta pertimbangan pengusahaan hutan yang menguntungkan.
Tujuan sistem TPTI adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan, baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan, untuk rotasi tebangan berikutnya, agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu penghara industri secara lestari.
Untuk mencapai tujuan ini maka tindakan-tindakan silvikultur dalam hal permudaan hutannya diarahkan kepada :
1. Pengaturan komposisi jenis pohon di dalam hutan, yang diharapkan dapat lebih menguntungkan, baik ditinjau dari segi ekologi dan ekonomi.
2. Pengaturan struktur/kerapatan tegakan yang optimal di dalam hutan, yang diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi produksi kayu bulat dari keadaan sebelumnya.
3. Terjaminnya fungsi hutan dalam rangka pengawetan tanah dan air.
4. Terjaminnya fungsi perlindungan hutan.

Sistem Tebang Pilih memang lebih sulit dari pada sistem-sistem silvikultur lainnya, dan memerlukan kecakapan profesional rimbawan. Berbeda dari TPI sebelumnya, dalam TPTI sekarang, pada setiap HPH harus dibentuk bagian Pembinaan Hutan, yang terlepas dari Bagian Eksploitasi atau Pembalakan (logging). Di samping dicukupi sarana dan prasarananya, bagian tersebut harus dipimpin dan diisi dengan tenaga-tenaga berpendidikan kehutanan. Yaitu rimbawan yang mengerti ilmu dan praktek silvikultur, di samping tersedianya anggaran operasional yang memadai.
Semua kegiatan dan tata waktu dalam TPTI hendaknya dipahami dan dilaksanakan. Pembangunan petak-petak demonstrasi TPTI dan petak-petak Tegakan Benih (Seed stand), dan persemaian-persemaian yang tersebar di areal bekas tebangan (logged over area), akan sangat menunjang keberhasilan sistem silvikultur TPTI. Dengan demikian, setiap petugas Pembinaan Hutan di HPH akan mudah untuk mengacu kepada keadaan yang diinginkan menurut petunjuk teknis TPTI.

3. Rangkaian Kegiatan
Untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan TPTI, maka ditetapkan tahapan pelaksanaan TPTI dan Tata Waktu pelaksanaannya sebagai berikut :
No. Tahapan Kegiatan TPTI Waktu Pelaksanaan
(dalam tahun)
1 2 3
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. Penataan Areal Kerja
Inventarisasi Tegakan
Sebelum Penebangan
Pembukaan Wilayah Hutan
Penebangan
Pembebasan
Inventarisasi Tegakan Tinggal
Pengadaan Bibit
Penanaman/Pengayaan
Pemeliharaan Tahap Pertama
Pemeliharaan Lanjutan
a. Pembebasan
b. Penjarangan

Perlindungan dan Penelitian Et – 3

Et – 2
Et – 1
Et
Et + 1
Et + 1
Et + 2
Et + 2
Et + 3

Et + 4
Et + 9
Et + 14
Et + 9
Terus menerus
Keterangan : Et adalah simbol tahun penebangan.

4. Ketentuan Umum
1. Pelaksanaan sistem silvikultur TPTI dalam pengusahaan hutan, dimaksud untuk mengatur kegiatan penebangan dan pembinaan hutan alam produksi, yang mempunyai jumlah pohon inti minimal 25 pohon per hektar. Pohon inti yang ditunjuk, diutamakan terdiri dari pohon komersial yang dama dengan pohon yang ditebang, dan berdiameter minimal 20 cm. Seandainya jumlahnya masih kurang dari 25 pohon per hektar, dapat ditambah dari jenis kayu lain.
2. Etat tebang tahunan (Jatah Penebangan Tahunan) disesuaikan dengan rotasi tebang dan volume cadangan tegakan (standing stock) kayu perdagangan yang bersangkutan.
3. Pemegang Hak Pengusahaan perlu menyiapkan :
a. Unit organisasi pembinaan hutan yang terpisah dari organisasi pembalakan (logging).
b. Tenaga teknis kehutanan dan tenaga dan tenaga trampil dibidang kehutanan dalam jumlah yang cukup.
c. Anggaran biaya yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan.
4. Pada suatu unit kesatuan pengusahaan hutan alam produksi, yang mempunyai komposisi jenis dan struktur tegakan yang khusus, dapat diadakan penyesuaian sistem silvikultur TPTI sebagai berikut :
a. Pada Hutan Payau, pedoman sistem silvikultur yang dipergunakan tetap berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 60/Kpts/DJ/1/1978.
b. Pada Hutan Rawa dengan komposisi hutan terdiri dari jenis komersial khusus, misalnya jenis ramin, perupuk, dan jenis komersial lainnya. Dan pemegang HPH tidak sanggup/sulit melaksanakan kegiatan penanaman/pengayaan, maka hanya diijinkan menebang pohon sebanyak-banyaknya 2/3 dari jumlah pohon, sesuai dengan komposisi jenisnya.
c. Pada kondisi hutan rawa yang tidak ditemukan pohon berdiameter 50 cm ke atas, dalam jumlah yang cukup, misalnya pada hutan ramin campuran, maka khusus untuk jenis ramin dapat dilakukan penurunan batas diameter pohon yang boleh ditebang menjadi 35 cm, dengan jumlah pohon inti paling sedikit 25 pohon per-hektar, berdiameter 15 cm ke atas. Sedangkan rotasi tebang ditetapkan 25 tahun. Pengaturan pohon yang dapat ditebang mengikuti ketentuan pada butir (b) tersebut.
d. Pada kondisi hutan dengan jumlah pohon yang berdiameter 20 – 49 cm, yang dapat ditunjuk sebagai pohon inti kurang dari 25 pohon per-hektar, maka kekurangannya harus ditambah dengan pohon jenis komersial lain, yang berdiameter di atas 50 cm, dan berfungsi pula sebagai pohon induk. Batas diameter batang yang boleh ditebang adalah 50 cm, dengan jumlah pohon inti paling sedikit 25 pohon per-hektar, sedangkan rotasi tebang ditetapkan 35 tahun.
e. Pada kondisi hutan yang terdiri dari jenis-jenis komersial, yang memiliki pertumbuhan yang lambat dan sulit ditemukan pohon-pohon yang berdiameter 50 cm ke atas, seperti pada hutan eboni campuran, maka khusus untuk jenis eboni dapat dilakukan penurunan batas diameter pohon yang boleh ditebang menjadi 35 cm, dengan jumlah pohon inti paling sedikit 25 pohon per-hektar, berdiameter 15 cm ke atas. Sedangkan rotasi tebang ditetapkan 45 tahun.

VI. SISTEM SILVIKULTUR TEBANG HABIS DENGAN PERMUDAAN BUATAN (THPB)

1. Pendahuluan
Sistem silvikultur ini adalah yang pertama di lakukan di Indonesia, yaitu pada hutan alam jati di Pulau Jawa, pada sekitar tahun 1980. seorang rimbawan Belanda, bernama Buurman Van Vreden, melaksanakan penanaman jati dengan tumpang sari (taungya method) di Pekalongan, pada tahun 1883. sedangkan penanaman lamtoro (leucaena glauca) sebagai tanaman sela (interplanting), mulai dilaksanakan sejak tahun 1907.
Pada saat ini, luas kawasan hutan tetap di Jawa meliputi 3.013.670 Ha, atau 22,8 % dari seluruh luas Pulau Jawa, dan hampir seluruhnya dikelola oleh Perum Perhutani. Diantara luas hutan tersebut, 1.364.300 Ha merupakan hutan tanaman. Menurut data FAO, pada tahun 1988 di Indonesia terdapat 8,5 juta Ha hutan tanaman dari semua kategori.
Jenis pohon yang banyak ditanam selama ini, terdiri dari jenis asli maupun jenis asing. Jenis-jenis pohon asli Indonesia antara lain Pinus Merkusii, Tectona Grandis, Antboce-phalus cadamba, Albizia falcataria, Agathis loranthifolia, Altingia-excelsa, Acacia decurrens, Acacia-auurpculiformis, Eucalyptus deglupta, Eucalyptus urophylla, Peronema canescens, Shorea spp, Dipterocarpus spp, Dryobalanops spp, Dyoospiros celebica, Dalbergia latifolia, Casuarina equisetifolia, Melaleuca leucadendron, Rhizopora spp, dan lain-lain.
Bahan tanaman yang digunakan, pada umumnya berasal dari biji, dan sebagian juga dari cabutan atau puteran, terutama untuk jenis yang termasuk famili Dipterocarpaceae, misalnya dalam penanaman perkayaan (enrichment planting). Sebagian lagi menggunakan stek batang, stek akar, dan akhir-akhir ini dari kebun pangkas Dipterocarpaceae. Jadi, peranan persemaian sangat penting dalam sistem silvikultur THPB. Direncanakan, hingga pelita ke-6 yang akan datang (tahun 1993 – 1999), sekitar 4,2 juta tahun tanaman industri akan di bangun.

2. Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan
Sistem silvikultur THPB dapat digunakan untuk membangun hutan buatan, baik untuk keperluan rehabilitasi tanah kritis maupun untuk membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Contoh penggunaannya antara lain dalam kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Misalnya hutan jenis kayu rimba di Jawa, yang dikonversi menjadi hutan pinus, hutan agathis dan sebagainya, disamping hutan alam jati menjadi hutan tanaman jati murni dan seumur. Demikian pula untuk pembangunan hutan bakau, tanaman di sepanjang pantai, dan penghutanan padang alang-alang (Imperata cylindrica) di luar Pulau Jawa.
Pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan keadaan tapak/tempat tumbuh di lapangan adalah sangat penting. Hanya jenis pohon pionir yang intoleran dan butuh cahaya matahari penuh, yang mampu tumbuh di tempat terbuka, dan tanah yang kurang subur. Untuk maksud tersebut, digunakan jenis-jenis pohon yang riapnya tinggi, baik riap diameter maupun riap volumenya, sehingga daur atau rotasi dapat dipersingkat, misalnya antara 5 – 15 tahun. Tujuan pembangunan hutan buatan ialah menghasilkan produk kayu untuk bahan pembuatan pulp dan kertas, rayon, kayu bakar untuk energi, dan juga kayu gergajian maupun kayu lapis.
Sistem THPB dapat menggunakan cara tumpangsari, banjir harian, cemplongan dan persiapan lapangan, yang dilakukan secara manual atau mekanis. Sedangkan bahan tanaman dapat berupa semai (seedlings) atau menabur biji langsung dalam larikan, atau pada setiap lubang tanaman. Aerial seeding, atau penaburan biji dari udara, pernah dicoba di Jawa Tengah, Lembah Palu, dan tempat-tempat lain. Meskipun hasilnya kurang memuaskan.
Hutan buatan pada umumnya terdiri dari satu jenis yang murni dan berjarak tanam rapat serta berumur sama, karena ditanam pada saat yang sama. Penggunaan bibit unggul, pemupukan, obat-obatan pembasmi hama dan penyakit, perlindungan terhadap bahaya kebakaran di musim kemarau, menyebabkan Hutan Tanaman Industri harus dikelola secara intensif dan profesional.
Dari segi ekologi, sebaiknya minimal 20 % dari areal hutan buatan tersebut, hendaknya ditanami dengan jenis-jenis pohon pencampur yang berlainan dari jenis pohon utama yang ditanam. Campuran jenis dapat dilakukan secara pohon demi pohon/larikan maupun berkelompok, (single and group mixture), dan dilaksanakan secara berlapis vertikal atau menurut strata.

3. Rangkaian Kegiatan
Pengalaman dalam pembangunan hutan buatan berbagai jenis di Pulau Jawa, baik secara tumpangsari maupun banjar harian, perlu dikaji, agar yang sesuai dengan kondisi di bahan yang ditumbuhi alang-alang dan belukar yang tidak produktif lagi di luar Pulau Jawa, dapat diterapkan. Hal-hal di bawah ini perlu mendapatkan perhatian.
1. Mengetahui keadaan ekologi (seperti tanah, ikIim, topografi) dan sosial ekonomi (tenaga kerja, pemasaran hasil) areal yang akan ditanami
2. Menentukan jenis-jenis pohon yang sesuai dengan keadaan tapak di lapangan
3 Mempersiapkan sumber benih dan cara memperolehnya serta menyiapkan persemaiannya sesuai kebutuhan
4. Mempersiapkan lapangan tanaman, baik secara manual ataupun mekanis, atau kombinasi keduanya.
5. Pada awal musim penghujan, dapat menanam semai jenis-jenis terpilih dengan sistem tumpangsari atau banjar harian.
6. Meng pemeliharaan tanaman muda setiap enam bulan sekali, terutama membantu membebaskannya dari persaingan gulma.

V. SISTEM SILVIKULTUR TEBANG HABIS dengan PERMUDAAN ALAM (THPA)

1. Pendahuluan
Sistem Silvikultur THPA berasal dan pengalaman di Malaysia, dalam memanen jenis-jenis pohon di hutan alam produksi yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae (Malayan clearfelling over natural regeneration), dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia (Ditjen Kehutanan 1976).
Di dalam sistem ini, penebangan jenis-jenis pohon berharga dilakukan sekaligus dalam waktu yang singkat. Satu sampai dua tahun. Ini dilakukan apabila dalam hutan itu telah terdapat cukup banyak permudaan tingkat semai (seedlings) dan jenis-jenis pohon berharga. Penebangan harus ditangguhkan, apabila hutan tersebut tidak cukup mengandung semai jenis-jenis pohon berharga.
Keuntungan dan sistem ini, adalah karena jenis-jenis kayu berharga dapat dipungut dalam jumlah yang banyak, dan tegakan hutan muda yang telah tumbuh akan mengandung lebih banyak jenis-jenis pohon berharga dengan umur yang Iebih kurang sama.

2. Sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Alam.
Karena komposisi, struktur, dan keadaan ekologi hutan-hutan alam berbeda-beda, maka suatu sistem silvikultur tertentu tidak dapat digunakan dengan hasil baik untuk semua tipe hutan. Hutan-hutan Dipterocarpaceae di Pulau Laut bagian utara; hutan Duabanga moluccana di lereng Gunung Tambora, Sumbawa; hutan di beberapa pulau di Maluku, mempunyai struktur yang mendekati keadaan hutan sama umur dan didominasi oleh jenis tertentu, sehingga terdapat kemungkinan penggunaan sistem THPA, sejauh keadaan lapangan (topograf) memungkinkan. Sampai tahun 1991 belum ada HPH yang menggunakan sistem silvikultur THPA di Indonesia.
Dengan penebangan habis pada hutan alam produksi tersebut perlu ada upaya-upaya konservasi untuk melindungi tapak, atau tempat tumbuh, dan bahaya terbukanya lapangan, khususnya erosi dan aliran permukaan.
Jenis-jenis pohon yang diharapkan tumbuh setelah penebangan tersebut ialah jenis-jenis yang sebelumnya memang telah terdapat di tempat itu. Karena masuknya cahaya matahari diusahakan Iebih banyak dan merata, rnaka kondisi tersebut akan merangsang pertumbuhan dan riap yang Iebih tinggi. Hal ini telah dibuktikan di Malaysia, dengan menggunakan sistem Malayan Uniform System (MUS), di hutan hijau dataran rendah (Lowland Tropical Rain Forest) Untuk hutan di tempat yang berbukit-bukit, MUS kurang berhasil, sehingga akhirnya diperbaiki dengan memperkenalkan sistem Modified MUS.

3. Rangkaian Kegiatan
Sebelum sesuatu blok hutan ditebang, mutlak harus dilakukan inventarisasi permudaan dengan cara systematic linear sampling, dengan petak-petak ukur 2m x 2m, atau disebut LSM (Linear Sampling Miliacre 1 miliacre = 2mx2m), terhadap Semai jenis-jenis pohon berharga, dalam waktu 6 bulan sampai 1 1/2 tahun sebelum eksploitasi
Jika ternyata hutan yang akan ditebang mengandung cukup banyak semai jenis-jenis pohon berharga, maka hutan tersebut boeh ditebang habis menurut cana-cara yang berlaku. Dalam sistem ini, banyaknya semai-semai dianggap cukup apabila terdapat paling sedikit 40% stocking, atau 400 sample plots ukuran 1 miliacre setiap acre (= 0.4 Ha), yang mengandung semai pohon-pohon berharga tersebut.
Dalam hutan yang akan ditebang, dilakukan inventarisasi pohon yang dilakukan pada waktu dan tempat yang bersamaan dengan inventarisasi permudaan LSM di atas. Jalur-jalur inventarisasi pohon dan LSM menggunakan rintis-rintis induk dan samping yang sama.
Penebangan habis dilakukan terhadap pohon-pohon jenis berharga, yang segera disusul dengan peracunan pohon-pohon pengganggu sampai yang berdiameter 5 cm.
Selambat-lambatnya Iima tahun sesudah eksploitasi dilakukan Inventarisasi permudaan jenis-Jenis pohon berharga secara systematic linear sampling, dengan petak-petak ukuran 5m x 5m, atau dis LS 1/4 (Linear Sampling 1/4 Chain square (1/4 chain square = 5m x Sm) untuk mengetahul cukup tidaknya terdapat permudaan Banyaknya permudaan dianggap cukup, apabila terdapat paling sedikit 60% stocking atau 96 sample plots peracre (240 per- hektar) yang mengandung permudaan Jika ternyata permudaannya kurang, dilakukan penanaman sulaman perkayaan atau enrichment planting pada tempat yang tidak ada Permudaannya.
Sepuluh, lima belas, dan dua puluh tahun sesudah eksploitasi, dilakukan pemeliharaan yang terdiri atas pembebassan permudaan jenis-jenis pohon berharga dan tumbuhan pengganggu, penjarangan apabila diperlukan, dan restocking (enrichment planting) pada tempat-tempat yang tidak mengandung permudaan jenis-jenis pohon berharga.
Jangka waktu sampai kepada penebangan habis yang berikutnya (daur), ditetapkan 70 tahun, yaitu Iebih kurang pada umur rata-rata pohon-pohon jenis berharga mencapai umur masak tebang. Pada umur masak tebang ini, diperkirakan banyaknya pohon-pohon jenis berharga ada 20 batang per-acre atau 50 batang per hektar.
Tebang 30 tahun, pada limit diameter 10cm ke atas pada ketinggian 20 atas pangkal akar tunjang atau banir yang teratas. Sejumlah 40 batang pohon induk yang berdiameter 20 cm di atas pangkal banir, berbatang lurus dengan tajuk yang lebat dan sehat, harus ditinggalkan pada setiap hektarnya, atau dengan jarak antara pohon ± 17 m. Setelah penebangan, areal tersebut ditutup terhadap penebangan. Pada umur 15 – 20 tahun setelah penebangan dilakukan penjarangan satu kali, dengan meninggalkan 1100 pohon tiap hektar, dengan jarak antara pohon rata-rata 3 m. Selanjutnya ditutup kembali terhadap penebangan, sampal hutan tersebu berumur 30 tahun. Di dalam areal hutan payau bekas tebangan yang tidak teratur dapat dilakukat penebangan tanpa meninggalkan pohon induk, jika hutannya telah mempunyaj permudaan tingkat semai dengan jarak satu sama lain dua meter atau kurang Setelah itu, areal tersebut ditutup terhadap penebangan sampai berumur 30 tahun, kecuali untuk penjarangan sekali pada umur 20 – 30 tahun. (Pedoman Sistem Silvikultur Hutan Payau, 1978).

VII. PEMILIHAN JENIS POHON UNTUK PENANAMAN REBOISASI DAN PEMULIHAN LAHAN KRITIS.

1. Pengertian Tanah dan Lahan Kritis

Di Indonesia kita membedakan dua istilah yang maksudnya sama, ditinjau dari segi pemulihan tanah dan lahan kristis. Reboisasi meliputi penanaman atau permudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lainnya di areal hutan negara dan areal lain, yang berdasarkan rencana tata guna lahan diper untukan hutan. Jadi, membangun hutan baru pada kawasan hutan bekas tebang habis, tebang pilih atau di tanah kosong yang hanya di tumbuhi alang alang.
Sedangkan penghijauan dilakukan pada lahan kritis milik masyarakat. ini meliputi penanaman tanaman tahunan atau rerumputan, serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah, antara lain sengkedan dan checkdam, di areal yang tidak termasuk hutan negara atau di areal lain, yang berdasarkan rencana tata guna lahan, tidak diperuntukan hutan.
Pada simposium pencegahan dan pemuliaan tanah kritis dalam rangka pengembangan wilayah, di Jakarta tahun 1975, telah disepakati pengertian tanah kritis, yaitu Tanah kritis adalah tanah yang karena tidak sesuainya penggunaan tanah dengan kemampuannya, telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik/kimia/ biologi, yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, pemukiman, dan kehidupan osial ekonomi dan daerah ingkungan pengaruhnya.
Dari pengertian itu, dapat dilihat adanya kaitan nyata antara campur tangan manusia dalam mengolah tanah/menggarap tanah, dengan kerusakan sumber daya alam pada umumnya.

2. Mekanisme Vegetasi Memperbaiki dan Melindungi Lahan
Berdasarkan pengetahuan siklus zat hara pada ekosistem hutan tropika basah, rimbawan telah mengetahui bahwa sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah di daerah tropika, amat mudah terganggu; bahkan mundur dan rusak apabila penutup tanah yang berupa vegetasi hutan, ditebang, terutama tebang habis. OIeh karena itu, pendekatan terhadap masalah pemulihan tanah kritis melalui penanaman berbagai jenis pohon dan tumbuhan lainnya, sangatlah efektif, jika dilaksanakan dengan mencontoh alam, sehingga serasi dan, selaras dengan hukum alam.
Peranan vegetasi, terutama hutan alam, dalam mencegah erosi tanah dan mengurangi aliran permukaan (surface run-off) ditunjukkan dengan sifat-sifat berikut :
1. Tajuk vegetasi dan serasahnya akan menahan pukulan air hujan, sehingga kekuatannya jauh berkurang dan melemah.
2. Serasah merupakan bahan organik di lapisan atas tanah, dan membentuk lapisan humus yang akan meningkatkan daya meresapkan air (infiltrasi), serta menyimpannya dalam bentuk air tanah dan terus mengisi air bumi.
3. Melindungi kompleks tanaman dan sebagainya dari bahaya kebakaran misalnya dari serasah di musim kemarau, di samping menanam pohon sekat bakar sebelumnya
4. Melaksanakan pemeliharaan lanjutan berupa pembebasan dari tumbuhan pesaing, penjarangan dan atau pemangkasan sesuai dengan tujuan perusahaan.
5. Dalam kaitannya dengan asas kelestarian basil (sustained yield princi. pies) sesuai dengan perencanaanya mengusahakan terbentuknya hutan normal baik dalam cadangan tegakan (standing stock) maupun penyebarannya
6. Pada saat akhir daur atau umur rotasinya tercapai, melaksanakan sekaigus penebangan habis pada petak-petak masak tebang.
7. Mengusahakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap bahaya erosi dan aliran permukaan. sebagai akibat pembukaan areal hutannya.
8. Selanjutnya menanami kembali areal bekas tebang habis tersebut dengan jenis pohon yang sesual untuk dipanen pada rotasi berikutnya.

VII. SISTEM SILVIKULTUR HUTAN PAYAU

1. Pendahuluan
Hutan Payau atau bakau (mangrove) adalah tipe hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai, yang dipengaruhi pasang surut air laut. yaitu tergenang air laut pada waktu pasang, dan bebas dari genangan pada waktu surut.
Jenis pohon yang umum tumbuh di hutan payau mulai dari laut ke arah daratan, ialah Sonneratia spp, Avicennia spp, Rhizophora spp, Bruguiera spp, Ceriops spp, Lumitzera spp, dan Xylocarpus spp. Batas penyebaran masing-masing jenis ini adakalanya cukup jelas, tetapi kadang-kadang kurang jelas.
Tujuan pengusahaan hutan payau terutama untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar dan serpih kayu serta tanin untuk penyamak kulit. Hutan payau juga berfungsi sebagai tempat pembiakan berbagai jenis biota laut, penlindungan tanah terhadap erosi pantai, dan habitat berbagai jenis satwa liar.
Penyebaran hutan payau yang terbanyak ialah di pantai timur Sumatera, pantai Kalimantan, dan irian Jaya.

2. Sitem Silvikultur Hutan Payau
Sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan payau ialah sistem pohon induk (Seed Tree Method). Penebangan dilakukan dengan meninggalkan sejumlah pohon induk sebagai usaha peremajaan hutan secara alami, khususnya jenis pohon dalam famili Rhizophoraceae, al. Rhizophora spp, Bruguiera spp, dan Ceriops spp. Sistem ini mengatur cara penebangan dan pemeliharaan hutan payau serta penanaman tambahan dan perlindungan hutan.
Dengan cara demikian, area hutan yang telah ditebang itu pada siklus tebang berikutnya dapat tumbuh kembali menjadi tegakan hutan baru yang bernilai tinggi, dengan komposisi jenis kurang lebih seperti hutan semula. Sedangkan potensi alam lainnya dalam hutan, termasuk faktor lingkungan yang sehat, dapat dipertahankan.
Wilayah hutan payau yang diperbolehkan untuk diusahakan adalah bagian hutan produksi, mulai dari suatu ganis yan.g terletak pada jarak 50 m dari tepi hutan yang menghadap arah pantai, dan 10 m dari tepi hutan yang menghadap ke arah tepi sungai, alur air, dan jalan raya. Jalur hutan tersebut merupakan areal pelindung, yang berfungsi sebagai pelindung tanah terhadap erosi pantai, terhadap habitat biota perairan Seperti ikan, udang, serta sebagai Sumber biji, dan lain-lain.

3. Rangkaian Kegiatan

Sebelum dilakukan penebangan pekerjaan berikutnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu Inventarisasi dan penataan hutan, Penetapan letak sarana dan prasarana, penunjukan pohon induk dan penyusunan rencana kerja. Penebangan dilaksanakan berdasarkan siklus.
1. Pohon dan semak belukar di bawahnya, merupakan hambatan terhadap laju aliran permukaan air yang mengangkut butir-butir tanah.
2. Aliran air di bawah permukaan tanah (sub surface flow) akan bertambah sehingga menghasilkan air berkualitas jernih secara teratur menurut waktu.
3. Sungai-sungai yang mengalirkan airnya yang berasal dari daerah alir sungai berhutan, akan menghasilkan debit sungai yang kecil fluktuasinya antara debit musim hujan dan debit musim kemarau.

Di pihak lain, vegetasi hutan alam di daerah tropika basah (humid tropics), karena laju foto sintesanya tinggi dan akarnya menebus dalam lapisan tanah melalui permukaan daun yang rapat dan lebat, juga menghasilkan bahan organik dalam jumlah besar, serta membentuk biomassa yang besar jumlahnya. Melalui mekanisme siklus zat hara yang kurang lebih tertutup, dapat memelihara dan menambah kesuburan tanah, terutama di lapisan tanah atas (top soil)
Semakin beraneka ragam komposisi jenis tumbuhan/pohon (hutan campuran) dan strukturnya (ukuran diameter dan tinggi), semakin tercampur pertumbuhannya, semakin baik pengaruhnya terhadap lingkungan, tanah dan air. Oleh karena itu, hutan lindung di daerah pegunungan merupakan contoh yang harus ditiru, jika kita hendak memulihkan tanah kritis melalui pendekatan vegetasi (tanam menanam)..
Tajuk pohon yang berlapis-lapis yang beraneka ragam, dengan batang yang mempunyai berbagai ukuran dimensi, ruangan yang penuh terisi mulai dari lantai hutan (forest floor) hingga pucuk pohon dominan, disertai lapisan serasah dan humus masak, bukan humus mentah, semuanya itu merupakan ciri-ciri ekosistem hutan yang unggul dalam memelihara kualitas lingkungan hidup.
Dalam praktek kehutanan, pembentukan serasah hutan yang baik merupakan mata rantai yang penting bagi usaha menjaga kesuburan dan sifat fisik tanah hutan. Melalui serasah hutan lindung dan hutan konservasi di pegunungan, siklus dapat berlangsung seperti yang kita inginkan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yaitu pengaturan debit air sungai serta peningkatan kualitas airnya.

3. Vegetasi Hutan Campuran dan Hutan Murni
Pada umumnya hutan alam ialah hutan campuran yang terdiri dan pohon-pohon berbagai umur atau ukuran, sedang hutan buatan ialah hutan murni monokutur, terdiri dari satu jenis pohon utama dan berumur sama, karena ditanam pada waktu yang sama. Bahkan bisa terjadi benihnya berasal dari daerah yang sama, dengan pohon induk yang terbatas jumlahnya.
Dalam ilmu ekologi dikenal suatu proses suksesi tumbuhan yang dikendalikan oleh berbagai hukum alam, dan berakhir dengan suatu stadia klimaks/puncak yang seimbang secara dinamis dengan lingkungan Suksesi adalah suatu rangkaian perubahan masyarakat tumbuhanan (komposisi dan struktur) bersamaan dengan perubahan habitat tempat tumbuhnya terutama iklim mikro dan tanahnya.
Suksesi dapat berjalan maju, yaitu dimulai dari keadaan terbuka dan telanjang tanpa tumbuhan, hingga mencapai tahap klimaks setelah melalui tahapan tumbuhan pionir, dan jenis tumbuhan berikutnya yang lebih toleran terhadap keadaan Iingkungannya. Akan tetapi suksesi dapat juga maju-mundur, karena dalam perjalanannya atau pertumbuhannya, mengalami gangguan-gangguan seperti kebakaran secara periodik di padang alang-alang (Imperata cylindriaca). Juga ada perbedaan antara suksesi primer (dari strata yang telanjang dan batuan) dan suksesi sekunder, yaitu dimulai substrata yang sudah ada dan mapan, seperti areal bekas tebangan atau perladangan berpindah.
Pada tanah-tanah kritis yang telah mengalami degradasi, atau kerusakan yang parah berupa erosi, sehingga tidak bertumbuhan, tetapi berbatu dan gersang serta tandus, proses suksesi tumbuhan akan berlangsung sangat lambat, kalau dibiarkan berjalan sendiri. Pada daerah yang ditumbuhi alang-alang dan hutan belukar atau hutan rawang dan jarang, berangsur-angsur proses suksesi dapat berjalan lebih cepat, apalagi jika faktor-faktor ya mengganggunya (seperti kebakaran) dapat dicegah dan ditangkal
Di sinilah peranan rimbawan dan keahlian pertanian lainnya menjadi sangat penting, misalnya dengan melakukan campur tangan berupa kegiatan reboisasi dan penghijauan, sehingga berdampak mempercepat proses suksesi alami.
Jadi nyata bahwa mustahil untuk memulihkan tanah kritis dalam waktu singkat, yang bisa terjadi dalam beberapa tahun saja. Seolah-olah dengan, sekali loncatan dapat menuju ke arah tahap klimaks, yaitu dengan sekali tanam lalu akan tumbuh menjadi suatu tegakan hutan, dengan fungsi sebagai pengawet tanah dan air, bahkan dengan menghasilkan nilai ekonomis pula.
Tapak atau tempat tumbuh, berupa lahan kritis yang sudah terbuka dan menerima radiasi matahari secara penuh, atau ditumbuhi alang-alang yang sering terbakar, dengan persaingan akar/rhizoma yang keras, serta kesuburan tanah atas yang telah berkurang sekali, karena proses pencucian (leaching) terus menerus, akan menyebabkan pilihan jatuh kepada jenis pohon pionir/pelopor, yang bersifat sangat intoleran dan tumbuh cepat, dan hidup dalarn lingkungan tanah yang asam, serta beriap cepat.
Sebagai langkah pertama dalam tahapan pemulihan tanah penggunaan Pionir tersebut tidak ada salahnya, karena memang diperlukan jenis pohon-pohon yang agresif tumbuhnya dan berkembang untuk menancapkan akar-akar ditanah yang sudah tipis dan kurus, karena miskin Zat hara. Berangsur-angsur setelah tumbuh mapan, di bawah tajuknya dapat ditanam lagi (untuk kedua kalinya) jenis pohon yang lebih toleran/tahan naungan, terutama pada waktu muda dan yang tumbuh lebih lambat, berkayu keras serta berumur/berdaur Panjang. Konsekuensi yang harus ditanggung ialah penyediaan biaya tanaman untuk kedua kaIi.
Hutan yang terbentuk disebut hutan tinggi bertajuk dua lapis (Two stroried high forest), yang tentu saja akan lebih efisien dalam penggunaan ruang tumbuh, di samping mendekati keadaan hutan kilmaks campuran berbagai umur, seperti halnya hutan alam. contoh tanaman jenis pohon meranti di bawah jenis pohon Albizia falcafaria

4. Keuntungan dan Kelemahan Ekologis dan Ekonomis Hutan Tanaman Murni Seumur
Keuntungan yang diperoleh dari hutan tanaman murni seumur, antara lain ialah :
1. Jenis pohon yang ditanam, dapat dipilih yang paling sesuai dengan tapak, sehingga memberikan riap yang optimum dan nilai yang paling tinggi.
2. Pengaturan asas kelestarian hasil (sustained yield principle) pada hutan tanaman murni seumur, pada bagian/petak hutan terpisah, lebih mudah dilaksanakan. Yaitu dengan membangun cadangan tegakan normal (normal growing stock).
3. Jenis pohon asing (exotic species) yang telah berhasil tumbuh baik di tempat barunya, dapat dikembangkan secara luas, asalkan supply bijinya tidak tergantung dari impor.
4. Penggunaan metoda pemeliharaan, baik weeding maupun thinning (pembersihan maupun penjarangan), secara mekanis lebih mudah dikerjakan terutama pada lapangan yang datar, karena masing-masing pohon berjarak teratur.
5. Pemuliaan pohon (tree improvement) dapat dikembangkan melalui cara generatif dan vegetatif, sehingga dapat dihasilkan benih unggul dengan sifat-sifat riap tinggi, tahan/resisten terhadap serangan hama/penyakit, dan lain-lain.

Kelemahan ekologis dan ekonomis hutan tanaman murni seumur adalah sebagai berikut :
1. Pemanfaatan tempat tumbuh/tapak, tidak sempurna, baik karena berakar dangkal maupun bertajuk tipis. .
2. Tuntutan berlebihan terhadap tanah, terutama pada zat hara, sehingga menimbulkan defisiensi zat hara tententu.
3. Membentuk humus mentah dan serasah yang sukar hancur. Juga menimbulkan gejala alelopati, yaitu persaingan dengan jalan mengeluarkan zat beracun melalui bagian tanaman, seperti daun dan akar, sehingga dapat mematikan jenis tumbuhan lainnya, bahkan saja menghalangi permudaannya sendiri.
4. Mudah diserang hama dan penyakit. Seluruh pohon, karena hanya terdiri dari satu jenis, dapat menjadi tumbuhan inang.
5. Mudah diserang angin dan tumbang, apalagi kalau terdiri dari jenis pohon berakar dangkal.
6. Mudah diserang kebakaran, terutama bila dilantai hutan terdapat banyak serasah yang sukar terurai menjadi humus.
7. Kurang luwes menghadapi perubahan permintaan di pasaran kayu, karena tidak ada diversifikasi produk.
8. Kurang cocok untuk memenuhi manfaat ganda. Kurang bervariasi sebagai habitat satwa liar.
9. Kurang baik sebagai hutan lindung untuk kepentingan hidrologi, karena intersepsi tajuk dan infiltrasi air ke dalam tanah, kurang sempurna
10. Kurang menarik dipandang dari segi estetika dan rekreasi. Akan tetapi selera orang dapat berbeda tentang hal ini.
11. Tidak diketahui perilaku seluruh rotasinya, bila menggunakan jenis asing.

Faktor waktu memegang peranan penting untuk bisa mencapai suatu tahapan, sehingga reboisasi dan penghijauan dapat mendekati bahkan menyamai fungsi vegetasi asli di tempat tersebut. Penggunaan jenis poho asing terutama yang didatangkan dari luar Indonesia, kemungkinan dapat menimbulkan kesulitan, yang sukar diperkirakan sebelumnya. Yang paling aman, apabila kita memberi prioritas utama pada jenis pohon asli setempat baik yang berupa jenis pionir/intoleran maupun jenis tahan naungan/toleran.

5. Vegetasi Asli Sebagai Sumber Jenis Pohon untuk Reboisasi dan Penghijauan
Vegetasi asli di Indonesia sangat kaya akan keragaman jenis pohon yan menyusunnya. Banyak yang belum diketahui nilai meskipun secara ekologis sudah beradaptasi dengan keadaan setempat.
Bahkan banyak di antaranya yang telah ditanam di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Jenis pohor Shorea spp yang berasal dari Kalimantan ditanam di Haurbentes, Jawa Barat. Agathis loranthifolia dan Albizia falcata berasal dan Maluku ditanam di Jawa; Pinus merkusii dari Aceh ditanam Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Eucalyptus deglupta dan Sulawesi ditanam di Kalimantan dan Sumatera; E.urophylla dari Timor ditanaman di Sumatera Tectoria grandis dari Jawa, ditanam di Sumatera dan Sulawesi; Dyospyr celebica dari Sulawesi ditanam di Pulau Jawa; Peronema canesce (sungkai), Anthocephalus chinensis (kalampayan, jabon) dari Kalimantan, Sumatera, serta jenis-jenis rotan telah ditanam di mana-mana, dan sebagainya.
Junghun, seorang ahil botani Jerman, telah membagi vegetasi asli Puli Jawa berdasarkan zona ketinggian dari permukaan laut. Untuk pulau lain seperti Irian Jaya, dapat dilihat pembagian menurut Lane-Poale dan Van Steenis. Whitmore (1975) juga mengutip pembagian vegetasi alam di Indonesia dan sekitarnya yang menurut Van Steenis, menjadi 15 formasi hutan termasuk hutan musim. Sedangkan Brunig (1974) dan Asthon (1964) telah mempelajari hutan kerangas (heath forest) di Serawak dan hutan Dipterocarpaceae di Brunei.
Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi rimbawan Indonesia dalam menentukan pilihan atas pohon jenis asli, yang tumbuh baik di berbagai tapak. Dengan demikian, dapat dihindarkan pemaksaan pengembangan jenis pohon yang kurang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah tropika. KesaIahan pemilihan jenis memang baru ketahuan dalam waktu lama, setelah diderita kerugian waktu, tenaga, dan biaya yang tinggi. Penggunaan jenis pohon merupakan tindakan yang paling aman dan lebih murah.
Tentu saja terdapat kekecualian. Ada dimana beberapa jenis pohon asing yang dapat ditumbuhkan secara baik dan mudah, serta murah biaya penanamannya. Misalnya, berbagai jenis legume dari Amerika Selatan, Leucaena Ieucocephala, Calliandra calothyrsus, Glirisidia maculata di Australia Utara, seperti Acacia auriculiformis, A. mangium, A. deCurens, dan lain lain.

6. Syarat-syarat Jenis Pohon Terpilih
Berdasarkan Uraian terdahulu, maka menjadi jelaslah bahwa pemilihan jenis untuk reboisasi dan penghijauan bukan masalah sederhana. Kecuali pertimbangan ekologi, ekonomis, sosial, juga faktor waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan, sangat penting. Investasi modal dalam pembangunan hutan buatan seperti Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam bentuk silvikultur intensif tidaklah kecil jumlahnya. Oleb karena itu, pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan tapaknya, merupakan kunci keberhasilan HTI.
Warsopranoto (1975) dan de Hulster (1973) masing-masing telah membuat daftar jenis-jenis pohon untuk berbagai tujuan reboisasi dan penghijauan. Namun demikian jenis-jenis pohon terpilih tidak akan banyak artinya, bila tidak disertai penyediaan benihnya yang mudah diperoleh pada saat di butuhkan, serta dalam jumah besar. Di sini menjadi penting peranan tegakan benih (seed stands) maupun kebun benih (seed orchards) Hutan-hutan tanaman tua/masak tebang di Pulau Jawa, sebagian dapat dicadangkan untuk penghasil benih, dan diikuti dengan pemiliharaan intensif pada setiap areal Hak Pengusaha Hutan (HPH) diwajibkan ada cadangan tegakan benih dan pohon-pohon yang tumbuh di hutan alam produksi
Beberapa kriteria ke arah penyederhanaan jenis pohon terpilih, untuk ditanam di tempat terbuka seperti Padang alang-alang dan tanah kritis, adalah sebagai berikut :
1. Mampu tumbuh di tempat terbuka di bawah sinan matahari penuh. Jadi termasuk jenis-jenis pohon intoleran dan pionir.
2. Mampu bersaing dengan alang-alang dan gulma lainnya. Jadi, dipilih yang cepat tumbuh tingginya dan agresif
3. Mudah bertunas lagi, bila terbakar atau dipangkas/ditebas
4. Sesuai dengan keadaan tanah yang kurus dan miskin hara, serta tahan kekeringan
5. Biji atau bagian vegetatif untuk pembiakannya mudah diperoleh dan mudah disimpan.
6. Khusus untuk penghijauan ditambah lagi dengan syarat harus disenangi oleh rakyat/masyarakat sehingga merangsang mereka untuk menanam dan memeliharanya karena bermanfaat.

Tujuan penanaman pohon hutan, bermacam-macam. Antara lain untuk kayu lapis, kayu gergajian, kayu bangunan, kayu pulp, kayu energi, dan kayu bakar, serta kayu mewah untuk keperluan khusus, seperti perabotan rumah tangga dan barang-barang jadi lainnya Perlu pula disebutkan jenis-jenis pohon yang menghasilkan hasih hutan ikutan (non timber forest products) seperti getah, damar, buah rotan, kulit kayu, tanin, dan lain-lain. Selain itu, ada jenis-jenis Pohon untuk penghasil makanan satwa dan burung, untuk Perlindungan tanah, peneduh jalan penghias taman dan halaman dan sebagainya. Masing-masing jenis pohon tersebut memerIukan, pengetahuan silvik tersendiri, dan Pengetahuan tersebut, pada waktu ini banyak yang belum lengkap.

Lampiran No. 1
Daftar Nama jenis pohon untuk Ditanam bagi Berbagai Tujuan.
A. Untuk Rehabilitasi Lahan Kritis
1. Hutan Lindung 2. Hutan Konservasi
a. Schima noronhae a. Ficus benyamina
b. Altingia execelsa b. Tamarindus indica
c. Schima bancana c. Antidesma bunius
d. Peronenia canescens d. Adenanthera pavonina
e. Acacia decurrens e. Mangifera sp.
f. Cassia siamea f. Canarium sp.
g. Pterocarpus indicus g. Eugenia sp.
h. Duabanga maluccana h. Lagerstromia sp.
I. Schima walichii i. Durio sp.
j. Melaleuca leucadendron j. Artocarpus integra
k. Eucalyptus deglupta
I. Quercussp. 3. Hutan Produksi
m. Shorea stenoptera a. Tectona grandis
n. Ale urites maluccana b. Eucalyptus deglupta
o. Arenga prima to c. E. urophylla
p. Anacardium occidentale d. Acacia mangium
q. Parkia speciosa e. A. decurrens
r. Bambussasp. f. Swietenia macrophylla
s. Guen turn gnemon g. Pterocarpus indicus
t. Art oca rpus integra h. Dalbergia latifolia
u. Gosampinus heptaph i. Pinus merkusii
v. Durio zibethinus j. Albizia falcataria

B. Untuk Areal Bekas Tebangan HPH
a. Oryobalanops aromatica
b. Shorea acuminatisima
c. S. leprosula
d. S. parvifolia
e. S. pinanga
f. Gonystilus bancanus
g. Dipterocarpus lowii
h. Shorea zeylanica
I. Diospyros celebica
I. Aga this borneenSiS
k. A. Hamii

C. Untuk Hutan Tanaman Industri
1. Kayu Pertukangan
a. Tectona grandis h. Parashorea sp.
b. Switenia macrophylla i. Pinus merkusii
c. Acacia mangium j. Gonystilus bancanus
d. Eucalyptus deglupta k. Pometa pinnata
e. Shorea sp. l. Peronema canescens
f. Dipterocarpus sp. m. Santalum album
g. Drybalanops aromatica n. Diospyros celebica

2. Pulp dan Rayon 3. kayu Energi / Kayu Bakar
a. Pinus merkusii a. Duabanga moluccana
b. Agathis loranthifolia b. Leucaena leucocephala
c. Eucalyptus urophylla c. Acacia mangium
d. Acacia mangium d. Eucalyptus urophylla
e. Eucalyptus deglupta e. Gmelina arborea
f. Albizia falcataria f. Acacia auriculiformis
g. Anthocephalus chinensis g. Sesbania grandifolia
h. Araucaria cuninghamii h. Calliandra calothyrsus
i. Casuarina equisetifolia
j. Casuarina junghuniana
k. Glirisidia sepium
l. Rhizophera sp.

4. Kayu Mewah/Indah dan Rotan
a. Calamus sp.
b. Santalum album
c. Diospyros celebica
d. Manilkara kauli
e. Gonystilus bancanus
f. Dalbergia latifolia
g. Pericopsis moniana
h. Eusideroxylon zwagerii
i. Dracontomelon mangifera
j. Pometia Pinnata.
Lampiran No. 2 Jenis-Jenis pohon tumbuh cepat di Indonesia beserta taksiran riapnya (M3/ha/tahun) dan umurnya (tahun).

Jenis (Species) Riap
(m3/ha/tahun) Umur
(tahun)
Acacia auriculiformis
Acacian mangium
Agathis loranthifolia
Albizia falcataria
Anthocephalus cadamba
Araucaria cuninghamii
Cassia siamea
Casuarina equisetifolia
Delbergia latifolia
Eucalyptus deglupta
Gmelina arborea
Maesopsis eminii
Musanga smithii
Pinus merkusii
Pinus caribaea
Swietenia macrophylla
Sasbania grandifolia 12 : 23
46 : 50
27.7 : 24.9
37.4
20 : 24
17.0 – 18.5
15
10 – 20 ton
23.7
24.5 – 34
35
13 – 34
14 – 19
19.9 – 22.4
24
15 – 20
25 8 : 17
9
30 : 50
15
5 : 10
9.5
17
7 – 10
40
9
7
10
9.5
15 : 25
7
40 – 50
3

Dikumpulkan dari berbagai data pustaka yang ada.

B a c a a n :
1. Baker, F.S. 1950.
Principles of Silvikulture Mc Graw-Hill Book Co, New York.
2. Beekman, H.A.J.M 1949.
Houtteelt in lndonesia. H. Veenman & Zonem, Wegeningen.
3 Departemen Kehutanan RI. 1989.
Keputusan Menteri Kehutanan No. 485/Kpts-ll/1989 tentang Sistem Silvikultur PengeIolaa Hutan Alam Produksi di Indonesia Dephut, Jakarta.
4. Departemen Kehutanan RI. 1989.
Keputusan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan No. 56 1989. tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia Dephut Jakarta.
5. Evans, J. 1982.
Plantation Forestry in the Tropis. Clarenciorn Press. Oxford.
6. FAO, 1960.
Choice of Tree Species. Food and Agriculture Organisation, Rome
7. Hulster, I.A.de, 1973
Tropical Silviculture. Departemen Manajemen Hutan. IPB. Bogor.
8. Hawley, R.C. & D.M. Smith, 1962.
The of Silviculture John Wiley & Sons, Inc. New York.
9. Jhonson, N.E. 1976
Biological Opportunities and risks associated with fast growing plantations in the tropics. Journal of Forestry 74 (4).
10 Lal, A.B. 1961
Silvicultural system and Forest Management. Jigal Kishore & Co. Dehra Dun, India.
11. Loekito Daryadj & R. Hardjono. 1965
Sendi-sendi Sivikulture Ditjen Kehutanan, Jakarta,
12. Manan, Syafii, 1982.
Tebang Habis dan Tebang Pilih. Senjata Kembar Rimbawan Indonesia untuk Mengelola Hutan. Jurusan manajemen Hutan, Fahutan IPB. Bogor.
13. Richards, P.W. 1952
Tropical Rain Forest. An Ecological Study. Cambridge University Press. London.

Created by Muh Kadir

II CIRI –CIRI DAN PERSYARATAN TUMBUH
POHON – POHON HUTAN

Hutan hujan tropika di Indonesia terdiri dari banyak jenis pohon. Setidak –tidaknya, 4000 jenis yang tumbuh pada berbagai formasi hutan dan tipe hutan telah di ketahui nilai komersial kayunya. Dendrologi ialah ilmu yang mempelajari cara- cara mengidentifikasi jenis – jenis pohon berdasarkan ciri – cirinya. Pengetahuan tentang nama – nama pohon dan cara mengenalnya, sangat penting bagi rimbawan yang bekerja di lapangan, teutama yang bekerja di hutan alam produksi di luar Pulau Jawa. Setidaknya – tidaknya, mereka harus mengenal nama pohon di tempat tinggal dan kerjanya.

Mengenal nama dan sifat-sifat pohon yang masih berdiri di hutan maupun melalui identifikasi kayunya, sangat menolong dan membantu pekerjaan seorang rimbawan. Apa lagi bila dapat mengidentifikasi pada tingkat semai dan pancang. Ciri-ciri yang dapat digunakan dalam pengenalan pohon, yaitu melalui daun, kulit, pohon, buah, ranting, dan sosok pohonnya.

Sebatang pohon didentifikasi sebagai suatu tumbuhan tahunan berkayu, yang mempunyai batang utama tunggal, dan mencapai tinggi enam meter atau lebih, dan diameter lebih dari 10 cm pada saat masak tebang. Ada tiga bagian utama sebuah pohon, yaitu akar, batang, dan tajuk. Setiap pohon mempunyai satu atau lebih nama daerah, tetapi hanya satu nama ilmiah dalam bahasa latin. Sebagai contoh, pohon rasa mala yang terdapat di pegunungan Jawa Barat, mempunyai nama latin Altinghia excelsa Noronha, termasuk famili Hammamelidaceae. Para botaniwan telah mengembangkan suatu metode sistematik dalam mengklasifikasi tumbuhan, mulai dari kelas ordo, famili, genera, dan species. Konifer adalah termasuk kelas Gymnospermae dan pohon berdaun lebar, termasuk kelas Angiosperma. Masing-masing individu pohon disebut species,dan nama ilmiahnya terdiri atas genus dan species, misalnya Eucalyptus alba.

Faktor – faktor Tapak atau Tempat Tumbuh

Laju pertumbuhan sebuah pohon dan macam pohon apa yang tumbuh di suatu lokasi, tergantung atas faktor-faktor tapak atau tempat tumbuh.
Tapak ialah sebuah tempat dipandang dari segi factor-faktor ekologinya dalam hubungan kemampuannya untuk menghasilkan hutan atau vegetasi lainnya atau dengan kata lain, gabungan kondisi biotik, iklim, dan tanah dari sebuah tempat.
Para rimbawan telah mengklasifikasikan tapak bagi pertumbuhan pohon berdasarkan tinngi pohon yang di capai pada periode tumbuh atau umur tertentu .Kualita Tapak diukur dengan tinggi masing-masing jenis pohon yang di capai dalam periode tertentu, misalnya selama 50 tahun.
Salah satu pertimbangan terpenting dalam mengelolah suatu hutan dan menerapkan perlakuan sivikultur ialah derajat toleransi setiap jenis pohon terhadap naungan. Ada jenis pohon yang memerlukan sinar matahari penuh dan keadaan terbuka sehinga adanya sedikit naungan saja, sudah dapat mencegahnya untuk tumbuh. Jenis pohon lain justru memerlukan naungan yang rapat, terutama pada masa semainya .Kalau tidak malahan dapat mati .Dalam penentuan jenis apa yang akan di tanam, memilih pohon yang ditinggalkan dalam penjarangan, dan pohon yang akan di tebang, toleransi merupakan faktor primer yang harus dipertimbangkan.

Toleransi

Toleransi adalah istilah yang sering digunakan dalam kehutanan, yang berarti kemampuan relatif dari sebuah pohon untuk bertahan hidup dibawah naungan (Baker,1950). Pohon-pohon yang mempunyai kemampuan demikian, disebut toleran, dan yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut , disebut intoleran atau memerlukan cahaya matahari. Banyak jenis pohon yang tidak dapat digolongkan toleran atau intoleran. Mereka termasuk toleran tengahan, jadi antara keduanya.
Perbedaan yang tepenting diantara pohon toleran dan pohon intoleran adalah sebagai dibawah ini (Baker,1950; Daryadi & Hardjono, 1970).

1. Pohon-pohon toleran dapat mempermudakan dan membentuk tegakan bawah, dibawah lapisan tajuk pohon intoleran,bahkan juga dibawah naungannya sendiri.Pohon – pohon toleran hanya mampu mempermudakan diri ditempat terbuka, atau pada lapisan tajuk yang terbuka. Sebagai contoh masing-masing ialah Aghatis loranthifolia dan jenis Pinus merkusii, yang banyak ditanam di Pulau Jawa.

2. Apabila pohon toleran membentuk tegakan bawah, mereka sangat ulet bertahan hidup selama bertahun-tahun, meskipun riapnya sangat kecil. Sebagai contoh, jenis pohon Parashorea malaanon, yang hidup ditempat terbuka dan dibawah naungan pohon hutan lainnya (Richard, 1952). Bila dibebaskan ,mereka masi dapat tumbuh baik. Kecuali bila sudah sangat lama tertekan . Sebaiknya, pohon intoleran akan cepat mati dan reaksi terhadap pembebasanya, sangat lambat.

3. Pohon toleran mempunyai tajuk yang tebal, terdiri dari beberapa lapisan daun.
Daun pada bagian dalam masih tetap berfungsi pada intensitas cahaya yang rendah. Pohon intoleran mempunyai tajuk tipis dan terbuka, dan tediri atas daun-daun yang cukup mendapat cahaya matahari.

4. Pohon toleran membersihkan batangnya dari ranting-ranting secara perlahan-lahan, karena daunnya masih befungsi dalam intensitas cahaya rendah. Sebaliknya, pohon intoleran melakukan pemangkasan alami secara cepat, Jadi pada hutan-hutan yang kurang baik pengelolaanya.

5. Tegakan yang rapat dari pohon toleran, cenderung menghasilkan lebih banyak batang per-hektar, dibandingkan dengan tegakan yang terdiri pohon intoleran, meskipun mempunyai kualitas tapak yang sama.

6. Batang pohon toleran cenderung lebih selidris bentuknya, dibandingkan dengan batang pohon intoleran yang mempunyai kerucut, Meskipun kerapatan tegakannya sama.

7. Pertumbuhan tinggi di waktu muda pada pohon intoleran, adalah lebih cepat dibandingkan pada pohon toleran.

Penentuan toleransi

Beberapa tolak ukur dalam penentuan toleransi telah dikembangkan, meskipun diakui kurang teliti dan terasa subyektif. Ukuran itu bagi jenis pohon sangat toleran dan sangat intoleran, memang cocok, tetapi bagi jenis pohon toleran tengahan, kadang-kadang tidak cocok dan samar-samar.

Hal-hal yang dapat digunakan antara lain (Baker, 1950):

1. Kerapatan tajuk
2. Cahaya minimum bagi eksistensi daun
3. Pemangkasan alami
4. Jumlah orde percabangan
5. Laju pertumbuhan sewaktu muda
6. Keadaan permudaan di lapisan bawah hutan
7. Struktur daun.

Created by Muh Kadir
III SISTEM – SISTEM SILVIKULTUR

1. PENDAHULUAN

Sistem silvikultur adalah proses penanaman, pemeliharaan, penebangan, penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu, atau hasil hutan lainnya dalam bentuk tertentu (Troup, 1966). Sesuai dengan asas kelestarian, hasil yang mendasari pengelolaan hutan, maka pemilihan system sivikultur memerlukan pertimbangan yang seksama, mencakup keadaa/tipe hutan, sifat silvik, stuktur, komposisi, tanah topografi, pengetahuan professional rimbawan, dan kemampuan pembiayaan.
Proses penggantian suatu tegakan hutan dapat berlangsung puluhan tahun, 60 – 100 tahun bagi jenis-jenis pohon yang lambat tumbuhnya, misalnya jati, rasamala, kayu besi meranti berat , resak, kapur,keruing,giam,kayu hitam, dan lain-lain. Tetapi dapat juga hanya berlangsung 10 – 30 tahun untuk jenis yang cepat tumbuh, misalnya, agathis, kalampayan, jabon, jenjing, akasia dan lain-lain. Kayu dari pohon yang cepat tumbuh dapat digunakan sebagai serpih kayu bagi pembuatan pulp dan kertas.

1.Jelaskan secara singkat pengertian/ istilah berikut :
a. Silvik
b. Silvikultur
c. Kehutanan
d. Hutan
2. Klasifikasi pohon dalam sebuah hutan sangat berguna bagi keperluan pengelolaan hutan. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi berdasarkan posisi tajuk pohon
3. Jelaskan 3 perbedaan yang terpenting diantara pohon Toleran dan Intoleran
4. Jelaskan pengertian sistem Silvikultur menurut Troup, 1966.
5. Sebutkan 5 keuntungan dan kerugian sistem Tebang Habis dan Tebang pilih

Selamat Bekerja

Comments (3) »

JAWABAN SOAL UJIAN INVENTARISASI HUTAN

JAWABAN SOAL UJIAN INVENTARISASI HUTAN
KEHUTANAN FAK. PERTANIAN & KEHUTANAN UNHAS
OLEH : MOHAMMAD AQSA, S.Hut
1) Apa yang anda ketahui tentang :
a. Inventarisasi hutan ialah suatu cabang ilmu kehutanan yang membahas tentang cara pengukuran sebagian atau seluruh elemen-elemen dari suatu lahan hutan untuk mengetahui sifat-sifat/atau nilai dari kekayaan yang terkandung pada lahan hutan yang bersangkutan.
b. Hypsometer ialah alat untuk mengukur tinggi pohon.
c. Satuan-satuan pengukuran contoh ialah satuan-satuan yang digunakan dala pengukuran atau tepatnya penaksiran volume tegakan, dapat berupa :
z Petak ukur, yang menurut bentuknya dibedakan atas tiga :
o Petak ukur bujur sangkar, dengan luas 0.04 ha (20 x 20 m)
o Petak ukur lingkaran, dengan luas 0.1 ha (jari-jari 17.8 m)
o Petak ukur 4 persegi panjang, dengan luas 0.1 ha (20 x 50 m)
z Jalur ukur, ukuran lebar jalur sebesar 20m, sedangkan luasnya akan bervariasi sesuai dengan lebar hutan.
z Jalur petak, yang merupak kombinasi antara petak ukur dan jalur ukur, dimana jalur ukur tidak diamati secara keseluruhan tetapi didalamnya dibuat petak-petak ukur dan pohon-pohon dalam petak inilah yang diukur untuk menjadi dasar penaksiran volume tegakan secara keseluruhan.
2) Hasil pengukuran :
a. Diameter masing-masing pohon :
D : :
1. : 48.41 cm = 0.4841 m
2. : 57.01 cm = 0.5701 m
3. : 56.37 cm = 0.5637 m
4. : 47.45 cm = 0.4745 m
5. : 49.68 cm = 0.4968 m
6. : 58.82 cm = 0.5882 m
7. : 59.87 cm = 0.5987 m
8. : 50.32 cm = 0.5032 m
9. : 53.82 cm = 0.5382 m
10. : 56.69 cm = 0.5669 m

b. Luas bidang dasar masig-masing pohon :
B : d2
1. (3.14/4) . (0.4841 m)2 = 0.18 m2
2. (3.14/4) . (0.5701 m)2 = 0.26 m2
3. (3.14/4) . (0.5637 m)2 = 0.25 m2
4. (3.14/4) . (0.4745 m)2 = 0.18 m2
5. (3.14/4) . (0.4968 m)2 = 0.19 m2 6. (3.14/4) . (0.5382 m)2 = 0.23 m2
7. (3.14/4) . (0.5987 m)2 = 0.28 m2
8. (3.14/4) . (0.5032 m)2 = 0.20 m2
9. (3.14/4) . (0.5382 m)2 = 0.23 m2
10. (3.14/4) . (0.5669 m)2 = 0.25 m2

c. Volume masing-masing pohon :
V : B . t . f
1. V : 0.18 m2 : 21 m . 0.7 = 2.65 m3
2. V : 0.26 m2 : 22 m . 0.7 = 4 m3
3. V : 0.25 m2 : 16 m . 0.7 = 2.8 m3
4. V : 0.18 m2 : 19 m . 0.7 = 2.39 m3
5. V : 0.19 m2 : 18 m . 0.7 = 2.39 m3 6. V : 0.23 m2 : 21 m . 0.7 = 3.38 m3
7. V : 0.28 m2 : 16 m . 0.7 = 3.14 m3
8. V : 0.20 m2 : 18 m . 0.7 = 2.52 m3
9. V : 0.23 m2 : 19 m . 0.7 = 3.06 m3
10. V : 0.25 m2 : 18m . 0.7 = 3.15 m3

d. Volume total
V : Vi
: 2.65 m3 + 4 m3 + 2.8 m3 + 2.39 m3 + 2.39 m3 + 3.38 m3 + 3.14 m3 + 2.52 m3 + 3.06 m3 + 3.15 m3
: 29.48 m3
3) Tentukan :
a) Volume rata-rata perpetak ukur
:
:
: 3.96 m3
b) Volume rata-rata perhektar
: 39.6 m3
S2 :
:
:
: 0.149
S :
:
: 0.386
Sv : .
: .
: 0.1221 .
: 0.121
Kesalahan pengambilan contoh : t x Sv
: 2.262 x 0.121
: 0.2737

c) Taksiran volume rata-rata tegakan perpetak ukur
V – t x Sv dan V + t x Sv atau
: m3
: m3
d) Taksiran volume rata-rata tegakan perhektar
m3
m3
e) Taksiran maksimum dan minimum volume tegakan (100ha)
Taksiran minimum : 100 x 36,86.3 : 3686.3 m3
Taksiran maksimum : 100 x 42.337 : 4233.7 m3
f) Kasalahan taksiran (galat) dalam persen adalah
x 100% : 100% : 6.91 %
4) Apa yang anda ketahui tentang :
a. Random sampling ialah sampling dimana semua anggota populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai contoh.
b. Purposive sampling ialah sampling yang dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektivitas dari pelaksananya.
c. Systimatic sampling ialah sampling yang dilakukan menurut suatu pola tertentu atau pola sistematis, sehingga urutan nomor dan/atau penyebaran unit-unit contoh yang diamati akan terpola dengan suatu interval yang sistematis.
d. Stratifical sampling ialah sampling yang didahului oleh pengelompokkan populasi kedalam sub-sub populasi.
e. Double sampling ialah sampling yang dilakukan melalui dua tahapan.
f. Cluster sampling ialah sampling yang tidak melakukan pemilihan unit-unit contoh secara langsung, akan tetapi dimulai dengan pemilihan kelompok.
5) Alasan perlunya pengambilan sampling adalah
a. Alasan efisiensi waktu dan biaya
b. Alasan adanya resiko kerusakan yang dapat timbul dalam pelaksanaan pengamatan.
c. Alasan ketelitian dalam pelaksanaan pengamatan
d. Alasan ekonomi atau nilai manfaat.
Prinsip-prinsip pengambilan sampling antara lain :
a. Keterwakilan (representativeness) yang artinya contoh yang diwakili harus dapat mewakili semua unsur atau kelompok yang ada populasi secara proposal.
b. Ketelitian (accuracy) yang artinya selang taksiran bagi parameter sedapat mungkin tidak melampaui batas-batas tertentu yang dapat ditentukan sebelumnya, dimana hal tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat keragaman populasi dan jumlah contoh atau intensitas sampling.
c. Kepraktisan (effeciency) yang artinya tentang perlunya diupayakan untuk memperoleh suatu tingkat ketelitian tertentu, dengan pengorbanan waktu, tenaga, biaya yang minimal.

Personal Homework
A. Gambar dibawah ini menunjukkan penyebaran potensi suatu kawasan hutan. Angka-angka didalam setiap kotak menunjukkan (m3 per hektar) dari hutan yang bersangkutan .
1. Pilihan contoh acak dari populasi termaksud dengan intensitas 10%

1 18.6 19.2 23.3 10.8 16.4 27.8 11.9 18.5 21.5 16.2 58.2 61.1 57.2 63.5 62.0
2 16.6 15.9 10.0 11.7 13.0 10.2 11.0 25.8 17.3 24.7 22.3 55.1 55.3 64.8 61.1
3 24.1 11.0 19.0 12.1 25.7 17.3 25.5 14.9 20.0 16.1 58.3 59.0 59.3 54.0 57.4
4 15.9 14.0 27.7 26.6 26.3 26.7 21.4 16.7 13.0 10.4 60.8 52.7 53.1 62.8 54.1
5 29.7 14.8 13.0 19.0 22.3 84.8 81.3 93.4 80.2 92.0 56.3 58.9 52.9 59.2 57.3
6 29.2 20.8 14.3 24.4 18.3 84.5 86.8 85.3 87.8 91.0 60.4 60.3 52.6 54.2 51.5
7 18.6 24.3 15.2 17.9 11.4 93.4 84.9 88.9 90.1 94.6 88.9 90.3 90.1 91.5 94.7
8 29.5 17.2 24.3 16.4 16.0 90.8 90.4 94.0 80.5 81.2 85.7 87.1 87.8 89.6 91.3
9 24.3 15.6 24.4 13.9 15.2 92.6 93.7 88.2 88.7 86.9 87.0 83.0 90.9 87.4 80.5
10 20.8 20.2 24.8 28.0 25.8 87.3 96.6 88.5 95.0 90.3 91.0 94.3 92.8 89.5 87.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Intensitas sampling : 10%
N : 150 populasi
n : 150 x 10%
n : 15 buah sample
Pemilihan contoh secara acak

No.yang terpilh Volume per hektar V2
1.1 18.6 345.96
2.2 15.9 252.81
3.3 19.0 361.0
4.4 26.6 707.56
5.5 22.3 497.29
6.6 84.5 7140.25
7.7 84.9 7208.0
8.8 94.0 88.36
9.7 90.1 8118.01
10.6 91.0 8281
11.5 56.3 3169.69
12.4 52.7 2777.29
13.3 59.3 3516.49
14.2 64.8 4199.04
15.1 62.0 3844
Jumlah 842 50506.75

2. Volume rata-rata tegakan berdasarkan contoh yang dipilih :
Volume rata-rata tegakan : :
: 56.133 m3/ha

3. Taksiran volume rata-rata tegakan :
Ragam, S2 :
:
:
:
: 231.61

SB, S :
: 15.21

GB, Sv :
:
: . 0.94
: 3.69

Kesalahan pengambilan contoh : t x Sv
: 2.145 x 3.69
: 7.8966

4. Taksiran volume rata-rata dan volume total tegakan :
V – t. Sv dan V + t. Sv
(56.133 – 7.8966  V/Ha  56.133 + 7.8966
(48.2364 V/Ha  64.0296

Taksiran volume total tegakan :
Taksiran minimum : 48.2364 x 150 = 7235.46
Taksiran maksimum : 64.0296 x 150 = 96664.44

5. Volume rata-rata dan volume total sebenarnya :
Volume rata-rata : : 49.8007 m3

Bila dibandingkan dengan taksiran volume rata-rata tegakan, maka volume rata-rata berada diantara nilai :
(7235.46  49.8007  9664.44)

Volume tegakan sebenarnya :
150 x 49.8007 m3 : 7470.105 m3

Leave a comment »

DAMPAK KERUSAKAN HUTAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

DAMPAK KERUSAKAN HUTAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
OLEH : MOHAMMAD AQSA, S.Hut

Hutan menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kawasan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai sekumpulan ekosistem dimana saling berhubungan erat antara hutan dan lingkungan baik itu berupa pepohonan, benda-benda hayati dan non hayati, lingkungan pendukung (jasa) dimana semua yang ada diatas selalu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hutan secara keseluruhan merupakan kumpulan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Keanekaragaman hayati dalam suatu kawasan hutan alam terdapat beragam jenis pepohonan, umur yang beragam dan tingkat kerapatan yang tidak teratur dan pertumbuhan (riap yang berbeda)
Faktor-faktor penyebab kerusakan hutan yaitu sebagai berikut :
A. Segi biofisik
1. Illegal logging (Penebangan liar)
Terjadinya penebangan liar dalam suatu kawasan hutan semakin memicu terjadinya kereusakan hutan dan menurunnya/berubah fungsi hutan, walaupun penebangan liar telah dilarang selama bertahun-tahun oleh pemerintah setempat dan pihak militer, namun sekarang ini terdapat bahaya besar yang mengancam dengan merajalelanya pandangan “bebas bagi siapa saja” termasuk penduduk untuk menebang kayu sebanyak-banyaknya.
2. Kebakaran hutan
Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ini, karena keteledoran dari masyarakat itu sendiri yang tidak memperhatikan/tidak memperdulikan seperti membuang puntung rokok ke hutan dan lain-lain.
3. Perambahan hutan
Petani yang menanam tanaman tahunan perkebunan dapat mengakibatkan ancaman utama berupa kerusakan hutan yang diciptakan oleh petani kaya, imigran dan pengusaha dari kota yang mengubah hutan menjadi lahan penanaman tanaman keras yang menguntungkan. Hal ini menyebabkan semakin meluasnya perambahan sehingga melewati tata batas hutan yang telah ditetapkan untuk tidak dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan.
4. Program pembangunan
Program pembangunan yang mendayagunakan lahan hutan seperti sawah, transmigrasi (pemukiman), perkebunan, dan lain-lain sehingga hutan menjadi berubah fungsi dan akan berakibat buruk bagi lingkungan.
5. Serangan hama dan penyakit
Timbulnya ledakan hama secara besar-besaran akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan sehingga membuat hama dan penyakit ada yang menjadi kebal terhadap pestisida dan menyerang semua tumbuhan atau pepohonan yang ada dalam suatu kawasan hutan.

B. Segi manajemen
1. Kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada lingkungan misalnya, dalam penyusunan tata ruang, yang seharusnya suatu lahan itu adalah kawasan hutan, menjadi kawasan pertanian, pemukimam dan lain-lain.
2. Perencanaan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian hutan seperti pembangunan rumah dari batu merah, dimana pabrik batu merah berdiri di sekitar kawasan hutan, dimana pabrik itu menggunakan bahan bakar kayu yang diambil dari hutan sehingga masyarakat beramai-ramai menggunduli hutan untuk memenuhi kebutuhan pasokan kayu bakar dari pabrik batu merah.
3. Persepsi dan pemahaman masyarakat yang tidak tepat terhadap sumber daya hutan, dimana masyarakat lebih dominan menanam tanaman pertanian dari pada tanaman kehutanan karena waktu yang dibutuh kan oleh tanaman pertanian lebih cepat menghasilkan daripada tanaman kehutanan.
Ekosistem adalah suatu sistem dimana terdapat hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya (biotik dan abiotik) serta terdapat pula pertukaran/arus energi dan materi diantara organisme dengan lingkungan tersebut. Ekosistem terbagi dua yaitu : ekosistem alami yaitu hutan alam dan sungai, sedangkan ekosistem buatan antara lain waduk, lahan pertanian, pemukiman dan lain-lain. Ekosistem alami mempunyai kemantapan yang tinggi dibanding ekosistem buatan. Ciri-ciri dari ekosistem yaitu terjadinya hubungan ekologi dan sistem yang ada atau hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan dan membentuk suatu kesatuan.

Peran hutan dalam suatu sistem lingkungan
1. Fungsi lindung
Dalam suatu kawasan hutan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengembalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
2. Fungsi produksi
Dalam suatu kawasan hutan mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan untuk kepentingan peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat.
3. Fungsi konservasi (perlindungan)
Dapat dikatakan sebagai fungsi pemeliharaan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem yaitu hutan menjadi suatu kawasan konservasi yaitu kawasan dengan lingkungan yang baik, udara yang segar dan pemandangan yang indah seperti kawasan pelestarian alam (KPA) yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata. Kawasan suaka alam (KSA) terdiri dari cagar alam (CA), suaka marga satwa (SM), dan cagar biosfer (CB).

Pengaruh global di hutan tehadap sistem kehidupan
1. Pengaruh terhadap iklim
Hutam merupakan produsen terbesar dari oksigen dan Indonesia memiliki banyak hutan tropika basah sebagai penghasil terbesar oksigen.
2. Pengaruh terhadap curah hujan
Pengaruh hutan terhadap curah hujan sangat besar. Di negara-negara kepulauan, pengaruh curah hujan mencapai 60% dan di lautan 40%. Salah satu cara memperbaiki iklim kita adalah dengan memperbaiki hutan kita agar perubahan-perubahan iklim tidak terlalu variatif seperti mencairnya es di kutub, pemanasan global.

Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan
- Komponen-komponen pendukung yang mendukung fungsi tersebut seperti fungsi dari suaka alam misalnya eboni.
- Tanaman-tanaman lainnya yang merupakan asosiasi dari eboni tadi
- Fauna / satwa yang ada di sekitar itu
- Mikroorganisme dan kesuburan tanah dalam kawasan hutan
- Pengaruh keanekaragaman hayati
- Kerusakan habitat
- Jalur-jalur migrasi dari fauna dalam hutan konservasi

Unsur-unsur terbesar dari kerusakan lingkungan yaitu :
1. Hutan
Perkiraan tidak resmi dari bank dunia menyatakan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan 1,5 juta Ha hutan selama 12 tahun terakhir dan apabila ini dibiarkan maka akan terjadi ketidakstabilan/ketidakseimbangan lingkungan yang akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.
2. Pencemaran
Pencemaran sekarang menjadi marak di Indonesia, dimana limbah-limbah pabrik dibuang begitu saja tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada lingkungan.
3. Kemiskinan
Hal ini akan memicu kerusakan lingkungan semakin besar karena setiap orang akan berbuat apa saja demi sesuap nasi walaupun yang dilakukan ini adalah merusak lingkungan.

Comments (8) »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Comments (1) »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.