RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN JATI BERSAMA MASYARAKAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN JATI
BERSAMA MASYARAKAT
(presentase galampano raha oleh kadis kehutanan kab.
OLEH : MOHAMMAD AQSA, S.Hut

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan kelestarian hutan berdasarkan fungsi dan peruntukannya sebagai Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Konservasi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna memulihkan kondisi hutan yang sudah semakin rusak saat ini ;
b. bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati Muna pada masa kini maupun yang akan datang, perlu penanganan secara terpadu dan berkesinambungan oleh semua pihak guna terwujudnya kelestarian dan keselamatan hutan khususnya Hutan Jati ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2045) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA

dan

BUPATI MUNA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN JATI BERSAMA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muna ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna ;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muna ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna ;
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ;
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap ;
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah dibebani hak atas tanah ;
10. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengetur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah ;
12. Hutan Produksi Alam adalah suatu kawasan hutan produksi yang tumbuh secara alami tanpa rekayasa penanaman secara menyeluruh yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khusunya untuk pembangunan industri dan ekspor ;
13. Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam yang didasarkan atas kelestarian fungsi dan asas manfaat ;
14. Pohon Induk adalah pohon yang karena mempunyai sifat genetic dan fenotipe yang unggul dan ditunjuk sebagai sumber biji ;
15. Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat yang disingkat PPHJBM adalah pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan Jati Muna dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sehingga diperoleh pengelolaan hutan yang lestari dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat ;
16. Management Regimes (MR) adalah bentuk Pengelolaan Hutan yang beragam dari satu petak ke petak lainnya berdasarkan karakteristik fisik kawasan dan keadaan social ekonomi masayarakat sekitar hutan.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2
Pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan lestari dengan tetap memperhatikan kesimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya serta ekonomi dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat sesuai dengan pertimbangan teknis kehutanan yang kegiatannya meliputi penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengguna, pengelola dan pemanfaatan/pemungutan hasil hutan jati.

Pasal 3
(1) Asas kelestarian fungsi hutan yaitu agar pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat benar-benar memperhatikan daya dukung lahan, memulihkan dan mempertahankan fungsi sumberdaya hutan.
(2) Pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat harus dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus.
(3) Pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat dilaksanakan secara demokratis yang melibatkan masyarakat sejak dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian.
(4) Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan hutan Jati mempunyai peluang yang sama dalam setiap kegiatan.
(5) Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat luas dan harus mendapat kepastian hukum.
Pasal 4
Tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Jati Muna Bersama Masyarakat adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati Muna dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan Jati Muna dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sehingga diperoleh pengelolaan hutan yang lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pasal 5
(1) Ruang lingkup pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam aspek penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, pengelolaan dan pengendalian.
(2) Aspek-aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan mulai dari penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pengendalian.

Pasal 6
Tindakan pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
(1) Keadilan yang demokratis.
(2) Keterbukaan dan kebersamaan.
(3) Kejelasan hak dan kewajiban.
(4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(5) Status kelembagaan yang kuat.
(6) Tingkat partisipatif masyarakat yang besar.
(7) Kesederhanaan proses dan prosedur.
(8) Pengelolaan hutan secara lestari.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 7
(1) Penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan upaya penetapan wilayah untuk pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat yang layak menurut pertimbangan teknis kehutanan dan ketergantungan masyarakat setempat pada kawasan hutan sekitarnya.
(2) Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan dan pengembangan jati bersama masyarakat adalah kawasan hutan produksi, dan potensial untuk itu, serta tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.
(3) Model pengelolaan hutan pada masing-masing kawasan hutan (Hutan Produksi dan Hutan Lindung) dibuat berdasarkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, jarak kawasan dengan pemukiman, kepadatan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 8
(1) Penetapan wilayah pengelolaan dan pengembangan hutan jati bersama masyarakat dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek :
a. Sumber daya hutan terutama potensi kayu, potensi wisata, potensi jasa lingkungan, keadaan penggunaan lahan dan potensi lahan
b. Sosial Ekonomi masyarakat setempat terutama, mata pencaharian/sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan dan pemilikan lahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan dan pengembangan hutan jati bersama masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9
(1) Apabila kegiatan inventarisasi dan identifikasi telah dilakukan dan memenuhi syarat secara teknis maka pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
(2) Setelah penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penataan batas oleh instansi yang berwewenang.

BAB IV
PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 10
Penyiapan masyarakat sebagaimana dimasud pada pasal 4 merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan Kelembagaan Masyarakat setempat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat.

Pasal 11
(1) Meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandai dengan terbentuknya Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Adat yang memiliki :
a. Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi;
b. Aturan-aturan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati bersama Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah;
d. Rencana lokasi luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.
(2) Aturan pengelolaan dan pengembangan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aturan-aturan penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, serta hak dan kewajiban.
(3) Penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah bersama masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok, potensi lahan dan hutan, dan pertimbangan teknis dari instansi yang terkait.
(4) Hasil penentuan rencana-rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis sebagai suatu kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok tani hutan/masyarakat adat setempat disaksikan oleh Notaris dan dicatat dalam Akte Notaris.

BAB V
PENATAAN AREAL KERJA

Pasal 12
(1) Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan produksi.
(2) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal ke dalam blok dan petak pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutannya.
(3) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Blok perlindungan;
b. Blok budidaya.

Pasal 13
(1) Blok perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf a adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidrologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau lahan berlereng lebih dari 40 %, serta pertimbangan konservasi plasma nutfah ;
(2) Blok perlindungan sebagaimana ayat (1) dapat dimanfaatkan dan dikelola secara bersama dengan cara membuat zona-zona pemanfaatan dengan intensitas penggunaan lahan yang berbeda-beda ;
(3) Blok budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf b adalah bagian areal kerja yang dapat dimanfaatkan secara intensif sesuai dengan kondisi fisik dan social ekonomi masayarakat (Management Regime).

Pasal 14
Blok perlindungan dan blok budidaya dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah anggota kelompok tani hutan/masyarakat adat dan pertimbangan efisiensi pengelolaan.

Pasal 15
Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok tani hutan/masyarakat adat peserta dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 16
Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat.

Pasal 17
(1) Penyusunan rencana pengelolan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan lingkungan.
(2) Rencana pengelolaan disusun oleh peserta secara partisipatif dengan melibatkan anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18
Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
a. Rencana umum;
b. Rencana operasional.

Pasal 19
(1) Rencana umum sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf (a) memuat tata guna lahan, bentuk pemanfaatan, kelembagaan masyarakat, rehabilitasi, perlindungan, dan sistem pengendalian, yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan.
(2) Rencana operasional sebagaimana dimaksu Pasal 18 huruf (b) disusun berdasarkan fungsi hutan dan hasil penataan areal kerja.

Pasal 20
(1) Rencana umum disetujui oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Rencana umum dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh pemegang izin secarapartisipatif dengan melibatkan anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ;
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyesuaikan perencanaan terhadap perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 21
(1) Rencana operasional merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari rencana umum ;
(2) Rencana operasional dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah ;
(3) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah menggunakan Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagai alat pemantauan dalam rangka fasilitasi.

Pasal 22
Ketentuan umum tentang penyusunan rencana pengelolaan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
P E M A N F A A T A N

Pasal 23
(1) Kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.
(2) Dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan tidak dapat dilakukan penebangan pohon atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan :
a. Mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
b. Dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.
(4) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus;
a. Dihindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengubah bentang alam dan atau mengganggu fungsi lindung;
b. Dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi.

Pasal 24
(1) Kegiatan pemanfaatan di hutan produksi dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.
(2) Dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan :
a. Harus mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
b. Harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.
(4) Kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus :
a. Mempertahankan potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
b. Mempertahankan fungsi lindung dari kawasan hutan.

Pasal 25
(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan, kelompok tani hutan/masyarakat adat dapat bekerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi peran peserta sebagai pelaku utama pengelolaan dan sesuai dengan rencana pengelolaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERDAGANGAN HASIL HUTAN

Pasal 26
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Devisa, semua hasil hutan yang berasal dari Pengelolaan dan Pengembangan Jati Bersama Masyarakat dapat diperdagangkan, dengan ketentuan :
(1) Terhadap Hasil Hutan Kayu (logs) yang diperoleh dari Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat hanya dapat diperdagangkan dalam lingkup Daerah ;
(2) Hasil Hutan Kayu sebagaimana ayat (1) harus diolah dalam wilayah Daerah dan selanjutnya dapat diperdagangkan ke luar daerah (antar pulau), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
(3) Terhadap hasil hutan yang diperoleh dari Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat, dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
(4) Besarnya provisi sumberdaya hutan dari hasil hutan komoditas non-kehutanan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
(5) Provisi sumberdaya hutan dari Hasil Hutan Komoditas Non-Kehutanan merupakan pendapatan negara.

BAB IX
KETENTUAN PEMBAGIAN (SHARING)

Pasal 27
Kegiatan pembagian hasil dalam pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat Sumber Daya Hutan.

Pasal 28
Nilai proporsi dalam pengelolaan dan pengembangan Hutan Jati bersama masyarakat ditetapkan sesuai dengan nilai proporsi masukan dari faktor produksi dan atau jasa yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak yang terkait (Pemda melalui Dinas Kehutanan, Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Adat dan pihak lain yang terkait).

Pasal 29
Obyek dan nilai proporsi bagi Hasil Hutan Kayu dalam Program PPHJBM adalah :
a. Obyek berbagi Hasil Hutan Kayu adalah Kayu Perkakas dan Kayu Bakar hasil tebangan penjarangan pertama, penjarangan lanjutan dan tebangan akhir daur dari Kawasan Hutan Produksi yang dikelola melalui Program PPHJBM ;
b. Proporsi Hak Masyarakat yang berasal dari Kayu Perkakas diterimakan dalam bentuk Uang Tunai ;
c. Proporsi Hak Masyarakat untuk Kayu Bakar diterimakan dalam bentuk Kayu maupun Uang Tunai ;
d. Besarnya nilai uang dihitung berdasarkan Proporsi Hak Kelompok Masyarakat dikalikan Harga Jual Dasar Kayu (HJD) setelah dikurangi biaya eksploitasi dan biaya pemasaran.

Pasal 30
Proporsi Hak Masyarakat terhadap Bagi Hasil Hutan Kayu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Perjanjian PPHJBM mulai dari tanah kosong (Et+0), dan Perjanjian PPHJBM dimulai saat sudah ada tegakan.

Pasal 31
(1) Proporsi Hak Masyarakat terhadap Perjanjian PPHJBM yang dimulai dari tanah kosong (Et+0) adalah 100 % dari hasil tebangan penjarangan pertama (umur 5 tahun), 50 % dari setiap hasil tebangan penjarangan lanjutan dan 50 % dari hasil tebangan akhir ;
(2) Proporsi Hak Masyarakat terhadap Perjanjian PPHJBM yang dimulai saat sudah ada tegakan adalah 100 % dari hasil tebangan penjarangan pertama, sedangkan untuk penjarangan lanjutan dan tebangan akhir diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jangka waktu perjanjian tersebut dengan batas maksimal 40 %.

Pasal 32
Nilai dan propoprsi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan bersama oleh para pihak yang terkait dan dalam bentuk Surat Perjanjian yang diketahui oleh Notaris.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33
Masyarakat Peserta mempunyai hak sebagai berikut :
a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati dalam jangka waktu izin kegiatan ;
b. Bersama-sama pengelola yang lain menyusun rencana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ;
c. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan ;
d. Memperoleh fasilitas dari Pemerintah Daerah melalui Dinas dan atau pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian ;
e. Mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengelolaan ;
f. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh fasilitas dan atau bantuan dana ;
g. Mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran Pemegang Izin sebagai pelaku utama pengelolaan ;
h. Berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34
Masyarakat peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Menjaga dan melindungi kelestarian fungsi sumberdaya hutan, kelangsungan fungsi dan manfaat lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui :
a. Penataan areal kerja dan penyusunan rencana pengelolaan;
b. Rehabilitasi dan perlindungan hutan;
c. Pengendalian internal;
d. Pengikutsertaan seluruh kelompok/koperasi dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal.
b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan ;
c. Mempersiapkan dan membentuk kelompok Masyarakat Desa Hutan untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Pengelola Hutan, Dinas dan Pihak Lain yang berkepentingan ;
d. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Pajak/Retribusi Hasil Hutan terhadap hasil hutan yang dipanen.

Pasal 35
Pemerintah Daerah mempunyai hak sebagai berikut :
a. Bersama masyarakat menyusun rencana, melaksanakan investasi ;
b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan ;
c. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

Pasal 36
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :
(1) Menfasilitasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi ;
(2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan ;
(3) Bekerjasama dengan pihak lain yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37
(1) Pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraannya agar dapat terlaksana sesuai tujuan ;
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut ;
a. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ;
b. Pemerintah Kecamatan melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ;
c. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Adat.

Pasal 38
(1) Pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Izin Kegiatan dan Rencana Pengelolaan ;
(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan, rencana pengelolaan, dan ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan.

Pasal 39
(1) Dalam rangka Pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat perlu diselenggarakan pelaporan secara berkala ;
(2) Pemegang izin menyusun dan menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
(3) Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan ;
(4) Pemerintah Kecamatan menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut tentang Pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41
(1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana ;
(2) Pengendalian internal dilakukan dengan cara evaluasi partisipatif dengan melibatkan Anggota Kelompok Tani Hutan/Masyarakat Adat setempat pemegang izin terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan ;
(3) Kegiatan pengelolaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42
Pengendalian internal dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap enam bulan.

Pasal 43

(1) Apabila Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dari segi lingkungan hidup, masyarakat luas dapat melakukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah ;
(2) Apabila gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima maka dapat dilakukan peninjauan kembali atas Izin Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat atau Perubahan Rencana Pengelolaan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jati Bersama Masyarakat atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Pelanggaran Peraturan Darah ini ;
d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti yang berupa pembukuan, pencatatan dan atau dokumen-dikumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
e. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana atau Pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
f. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf d ;
g. Memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
h. Menghetikan Penyidikan ;
i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Idonesia selanjutnya ke Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45
Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 dan 39 Peraturan Daerah ini diancam Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Aturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di R a h a
Pada Tanggal

BUPATI MUNA,

R I D W A N

Diundangkan di R a h a
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

H. LA ODE KILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2007
NOMOR : …………………………………….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: