Archive for Juni, 2012

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.       bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;

b.       bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;

c.       bahwa unsur‑unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;

d.       bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik‑baiknya, maka diperlukan langkah‑langkah konservasi schingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;

e.       bahwa peraturan perundang‑undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;

f.       bahwa peraturan perundang‑undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

g.       bahwa sehubungan dengan hal‑hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu Undang‑undang;

 

Mengingat:

1.       Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945;

2.       Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3.       Undang‑undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

4.       Undang‑undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

5.       Undang‑undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

UNDANG‑UNDANG  REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Undang‑undang ini yang dimaksud dengan:

1.       Sumber daya alam hayati adalah unsur‑unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber  daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani

(satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

2.       Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan  persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

3.       Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

4.       Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

5.       Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

6.       Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

7.       Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat‑sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

8.       Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

9.       Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

10.     Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

11.     Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

12.     Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.

13.     Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

14.     Taman national adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

15.     Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

16.     Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

 

Pasal 2

 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

 

Pasal 3

 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

 

Pasal 4

 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

 

Pasal 5

 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

a.       perlindungan sistem penyangga kehidupan;

b.       pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

c.       pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

 

BAB II

PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

 

Pasal 6

 

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

 

Pasal 7

 

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

 

Pasal 8

 

(1)      Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan :

          a.       wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;

          b.       pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;

          c.       pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

(2)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 9

 

(1)      Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

(2)      Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3)      Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

 

Pasal 10

 

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena peinanfaatannya serta oleh sebab‑sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

 

BAB III

PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN

 

DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA

 

Pasal 11

 

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan :

a.       pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

b.       pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

 

Pasal 12

 

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

 

Pasal 13

 

(1)      Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.

(2)      Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.

(3)      Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

 

BAB IV

KAWASAN SUAKA ALAM

 

Pasal 14

 

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

a.       cagar alam;

b.       suaka margasatwa.

 

Pasal 15

 

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

 

Pasal 16

 

(1)      Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

(2)      Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

Pasal 17

 

(1)      Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

(2)      Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

(3)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemeritah.

 

Pasal 18

 

(1)      Dalam rangka kerja saina konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.

(2)      Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagai biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 19

 

(1)      Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

(2)      Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak termasuk kegiat an pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.

(3)      Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan   fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

 

BAB V

PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

 

Pasal 20

 

(1)      Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

          a.       tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

          b.       tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

(2)      Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam :

          a.       tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;

          b.       tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

(3)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 21

 

1)       Setiap orang dilarang untuk :

          a.       mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian‑bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

          b.       mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian‑bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2)      Setiap orang dilarang untuk :

          a.       menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

          b.       menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

          c.       mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

          d.       memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian‑bagian lain satwa yang dilindungi atau barang‑barang yang dibuat dari bagian‑bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

          e.       mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

 

Pasal 22

 

(1)      Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.

(2)      Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

(3)      Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

(4)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diinaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 23

 

(1)      Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

(2)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 24

 

(1)      Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.

(2)      Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian‑bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga‑lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

 

Pasal 25

 

(1)      Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga‑lembaga yang dibentuk untuk itu.

(2)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB VI

PEMANFAATAN SECARA LESTARI

 

SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

 

Pasal 26

 

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

a.       pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;

b.       pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

 

Pasal 27

 

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

 

Pasal 28

 

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

 

BAB VII

KAWASAN PELESTARIAN ALAM

 

Pasal 29

 

(1)      Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari :

          a.       taman nasional;

          b.       taman hutan raya;

          c.       taman wisata alam.

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 30

 

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

 

Pasal 31

 

(1)      Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.

(2)      Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing‑masing kawasan.

 

Pasal 32

 

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

 

 

Pasal 33

 

(1)      Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

(2)      Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

(3)      Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

 

Pasal 34

 

(1)      Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2)      Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.

(3)      Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikutsertakan rakyat.

(4)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),                   dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 35

 

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

 

BAB VIII

PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

 

Pasal 36

 

(1)      Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk :

          a.       pengkajian, penelitian dan pengembangan;

          b.       penangkaran;

          c.       perburuan;

          d.       perdagangan;

          e.       peragaan;

          f.       pertukaran;

          g.       budidaya tanaman obat‑obatan;

          h.       pemeliharaan untuk kesenangan.

(2)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB IX

PERANSERTA RAKYAT

 

Pasal 37

 

(1)      Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

(2)      Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

(3)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB X

PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

 

Pasal 38

 

(1)      Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Pemerintahan di Daerah.

(2)      Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB XI

PENYIDIKAN

 

Pasal 39

 

(1)      Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnva, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2)      Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang‑undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

(3)      Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

         a.     melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

         b.     melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

         c.     memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam  dan kawasan pelestarian alam;

         d.     melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

         e.     meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

         f.     membuat dan menandatangani berita acara;

         g.     menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(4)      Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 40

 

(1)      Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2)      Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah).

(3)      Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

(4)      Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5)      Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

 

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 41

 

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang‑undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang‑undang ini.

 

Pasal 42

 

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang‑undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang‑undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang barti berdasarkan Undang‑undang ini.

 

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 43

 

Pada saat mulai berlakunya Undang‑undang ini maka:

1.       Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133);

2.       Ordonansi Perlindungan Binatang‑binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134);

3.       Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtcrdonnantie Java en Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733);

4.       Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 44

 

Undang‑undang ini dapat disebut Undang‑undang Konservasi Hayati.

 

Pasal 45

 

Undang‑undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang‑undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

SOEHARTO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

 

MOERDIONO

 

 

PENJELASAN

ATAS

UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

 

UMUM

          Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

          Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing‑masing maupun bersama‑sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

          Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Peranserta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

          Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu :

1.       menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);

2.       menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe‑tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);

3.       mengendalikan cara‑cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

          Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

          Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundang‑undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional belum ada. Peraturan perundang‑undangan warisan pemerintah kolonial yang beranekaragam coraknya, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan hukum dan kebutuhan bangsa Indonesia.

          Perubahan‑perubahan yang menyangkut aspek‑aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang‑undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia.

          Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistenmya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

          Peraturan perundang‑undangan yang bersifat nasional yang ada kaitannya dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan‑ketentuan Pokok Kehutanan, Undang‑undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang‑undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1988, dan Undang‑undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan belum mengatur secara lengkap dan belum sepenuhnya dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk pengaturan lebih lanjut.

          Undang‑undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

          Undang‑undang ini memuat ketentuan‑ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

          Angka 1

                   Cukup jelas

          Angka 2

                   Cukup jelas

          Angka 3

                   Cukup jelas

          Angka 4

                   Cukup jelas

          Angka 5

                   Cukup jelas

          Angka 6

                   Cukup jelas

          Angka 7

                   Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa.

          Angka 8

                   Cukup jelas

          Angka 9

                   Cukup jelas

          Angka 10

                   Cukup jelas

          Angka 11

                   Cukup jelas

          Angka 12

                   Cukup jelas

          Angka 13

                   Cukup jelas

          Angka 14

                   Cukup jelas

          Angka 15

                   Cukup jelas

          Angka 16

                   Cukup jelas

 

Pasal 2

Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya.

Namun, pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan Undangundang ini sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan.

Pemanfaatan dan pelestarian seperti tersebut di atas harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 3

Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Namun, keseimbangan ekosistem harus tetap terjamin.

Pasal 4

Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka masyarakat juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam kegiatan konservasi.

Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan :

          a.       Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha‑usaha dan tindakan‑tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai; perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain‑lain.

          b.       Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur‑unsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik).

Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur‑unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing‑masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu‑waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in‑situ) ataupun di luar kawasan (konservasi exsitu).

          c.       Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus pada masa mendatang.

Pasal 6

Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Unsur nonhayati terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah. Hubungan antara unsur hayati dan nonhayati harus berlangsung dalam keadaan seimbang sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dan karena itu perlu dilindungi.

 

Pasal 7

          Cukup jelas

Pasal 8

          Ayat (1)

Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna pengaturannya Pemerintah menetapkan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.

Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat. Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.

          Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlu diperhatikan kepentingan yang serasi antara kepentingan pemegang hak dengan kepentingan perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pasal 9

          Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak pengusahaan di perairan adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di perairan, baik yang bersifat ekstratif maupun nonekstratif, bukan hak penguasaan atas wilayah perairan tersebut. Yang          dimaksud dengan perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

          Ayat (3)

                   Termasuk dalam pengertian penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan meliputi pencabutan hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Dalam hal penertiban tersebut berupa pencabutan hak atas tanah, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

Pasal 10

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti longsor, erosi, kebakaran, dan gempa bumi, atau karena pemanfaatannya yang tidak tepat serta oleh sebab‑sebab lainnya perlu segera direhabilitasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Rehabilitasi ini perlu mengikutsertakan masyarakat, khususnya mereka yang berhak di atas wilayah tersebut.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan pengawetan disini adalah usaha untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya tidak punah. Pengawetan diluar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan‑tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Undang‑undang ini. Pengaturan diluar kawasan berupa pengawetan jenis (spesies) tumbuhan dan satwa. Pengawetan di dalam kawasan dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 12

Upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berupa kawasan suaka alam yang karena fungsi pokoknya adalah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, maka keutuhan dan keaslian dari kawasan suaka alam tersebut perlu dijaga dari gangguan agar prosesnya berjalan secara alami.

Pasal 13

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

Pasal 14

          Cukup jelas

Pasal 15

          Cukup jelas

Pasal 16

          Ayat (1)

                   Pengelolaan kawasan suaka alam merupakan kewajiban Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945.

          Ayat (2)

                   Yang dimaksud dengan daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam. Pengelolaan atas daerah penyangga tetap berada di tangan yang berhak, sedangkan cara‑cara pengelolaan harus mengikuti ketentuan‑ ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

          Ayat (1)

                   Fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan permuliaan jenis dan penangkaran. Plasma nutfah adalah unsur‑unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis.

          Ayat (2)

                   Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suaka margasatwa dengan persyaratan tertentu.

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

Pasal 18

          Ayat (1)

                   Adanya cagar biosfer dimaksudkan sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan‑perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan. Dengan ditentukannya suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer, maka kawasan yang bersangkutan menjadi bagian dari pada jaringan konservasi internasional. Namun, kewenangan penentuan kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan‑ perubahan di dalam cagar biosfer sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

Pasal 19

          Ayat (1)

                   Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis‑jenis bukan asli.

          Ayat (2)

                   Yang dimaksud dengan pembinaan habitat satwa adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan dengan tujuan   agar satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Contoh kegiatan tersebut antara lain pembuatan padang rumput untuk makanan satwa, pembuatan fasilitas air minum, dan sebagainya.

          Ayat (3)

                   Yang dimaksud dengan jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli adalah jenis tumbuhan dan jenis satwa yang tidak pernah terdapat di dalam kawasan.

Pasal 20

          Ayat (1)

                   Dalam rangka mengawetkan jenis, maka ditetapkan jenis‑jenis tumbuhan satwa yang dilindungi.

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa agar jenis tumbuhan dan satwa tersebut tidak mengalami kepunahan.

Penetapan ini dapat diubah sewaktu‑waktu tergantung dari tingkat keperluannya yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan.

          Ayat (2)

                   Jenis tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Tumbuhan dan satwa yang endemik adalah tumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Jenis tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang dalam arti populasinya kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit.

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

Pasal 21

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

Pasal 22

          Ayat (1)

                   Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan tertentu tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap berada dihabitatnya dalam bentuk pengembangbiakan dan pengobatan, baik di dalam maupun di luar negeri.

          Ayat (2)

                   Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga‑lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.

          Ayat (3)

                   Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

          Ayat (4)

                   Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur cara‑cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkapan hidup‑hidup, penggiringan dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak memberi hasil efektif.

Pasal 23

          Ayat ( 1)

                   Yang dimaksud dengan apabila diperlukan adalah untuk koleksi tumbuhan dan satwa untuk kebun binatang, taman safari, dan untuk permuliaan jenis tumbuhan dan satwa. Pemasukan jenis tumbuhan dan satwa liar ke dalam wilayah Republik Indonesia perlu diatur untuk mencegah terjadinya polusi genetik dan menjaga kemantapan ekosistem yang ada, guna pemanfaatan optimal bagi bangsa Indonesia.

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

Pasal 24

          Ayat (1)

                   Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa di samping dirampas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menguasai dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa sebelum proses pengadilan dilaksanakan.

          Ayat (2)

                   Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa.

                   Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan. Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum biologic herbarium, taman safari dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 25

          Ayat (1)

                   Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (2)

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan kondisi lingkungan adalah potensi kawasan berupa ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan satwa, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan tersebut.

Pasal 27

          Cukup jelas

Pasal 28

          Cukup jelas

Pasal 29

          Ayat (1)

                   Wilayah taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam meliputi areal daratan dan perairan.

          Ayat (2)

                   Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2)

Pasal 30

          Cukup jelas

Pasal 31

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan traditional zona rehabilitasi, dan sebagainya.

Pasal 33

          Ayat (1)

                   Lihat penjelasan Pasal 19 ayat ( 1)

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

Pasal 34

          Ayat (1)

                   Pada dasarnya pengelolaan kawasan pelestarian alam merupakan kewajiban dari Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945.

                   Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan kepada koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan.

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

          Ayat (3)

                   Pengertian mengikutsertakan rakyat di sini adalah memberi kesempatan kepada rakyat sekitarnya untuk ikut berperan dalam usaha di kawasan tersebut.

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

Pasal 35

Yang  dimaksud dengan dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan adalah keadaan dan situasi yang terjadi di kawasan pelestarian alam karena bencana alam (gunung meletus, keluar gas beracun, bahaya kebakaran),dan kerusakan akibat pemanfaatan terus menerus yang dapat membahayakan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa.

Pasal 36

          Ayat (1)

                   Dalam pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya.

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

Pasal 37

          Ayat (1)

                   Peranserta rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik yang terorganisasi maupun tidak. Agar rakyat dapat berperan secara aktif dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka melalui kegiatan penyuluhan, Pemerintah perlu mengarahkan dan menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan kelompok‑kelompok masyarakat.

          Ayat (2)

                   Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi di kalangan rakyat, maka perlu ditanamkan pengertian dan motivasi tentang konservasi sejak dini melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

Pasal 38

          Ayat (1)

                   Selain Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya kepada Pemerintah Daerah, juga Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai tugas pembantuan.

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

Pasal 39

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

Pasal 40

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

          Ayat (5)

                   Cukup jelas

Pasal 41

Berdasarkan Ordonansi Perlindungan Alam Tahun 1941 Stbl. 1941 Nomor 167 (Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167) dan Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan‑ ketentuan Pokok Kehutanan telah ditetapkan hutan suaka alam dan taman wisata.

Dengan ditetapkannya Undang‑undang ini, maka hutan suaka alam dan taman wisata dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam.

Pasal 42

          Cukup jelas

Pasal 43

          Cukup jelas

Pasal 44

          Cukup jelas

Pasal 45

          Cukup jelas.

Iklan

Leave a comment »

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 1998

TENTANG

KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.       bahwa kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya, karena itu perlu dijaga keutuhan dan kelestarian fungsinya untuk dapat dimanfaatkan bagi sebesar‑besarnya kemakmuran rakyat;

b.       bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan dari Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dipandang perlu mengatur kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan Peraturan Pemerintah;

 

Mengingat:

1.       Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang‑Undang Dasar 1945;

2.       Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3.       Undang‑undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

4.       Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5.       Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

6.       Undang‑undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

7.       Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8.       Undang‑undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

9.       Undang‑undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

10.     Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

11.     Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

12.     Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

13.     Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);

14.     Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);

15.     Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.       Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur‑unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama‑sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

2.       Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

3.       Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

4.       Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

5.       Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

6.       Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

7.       Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

8.       Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam   dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

9.       Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok urusan kehutanan dan perkebunan.

 

Pasal 2

 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

 

Pasal 3

 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan.

 

Pasal 4

 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan:

a.       sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;

b.       sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya;

c.       untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

 

 

Pasal 5

 

(1)      Ketentuan tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

(2)      Pengawetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali ketentuan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

(3)      Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali ketentuan mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa, dan pemanfaatan kawasan dalam bentuk pengusahaan kegiatan kepariwisataan dan rekreasi pada zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

 

BAB II

KAWASAN SUAKA ALAM

 

Bagian Pertama

Penetapan Kawasan

 

Pasal 6

 

Kawasan Suaka Alam tersendiri dari:

a.       Kawasan Cagar Alam, dan

b.       Kawasan Suaka Margasatwa.

 

Pasal 7

 

Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa, setelah melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

a.       penunjukan kawasan beserta fungsinya;

b.       penataan batas kawasan, dan

c.       penetapan kawasan.

 

Pasal 8

 

Suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Cagar Alam, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.       mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;

b.       mewakili formasi biota tertentu dan atau unit‑unit penyusunnya;

c.       mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

d.       mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alam;

e.       mempunyai ciri khas potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan atau

f.       mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

 

Pasal 9

 

Suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Suaka Margasatwa apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.       merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;

b.       memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;

c.       merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;

d.       merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu, dan atau

e.       mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

 

Pasal 10

 

(1)      Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dan setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(2)      Terhadap kawasan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat    (1) dilakukan penataan batas oleh sebuah Panitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri.

(3)      Menteri menetapkan Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa, berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas.

 

Bagian Kedua

Pengelolaan

 

Paragraf Satu

Rencana Pengelolaan

 

Pasal 11

 

Pemerintah bertugas mengelola Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.

 

Pasal 12

 

Setiap Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan.

 

Pasal 13

 

(1)      Atas dasar kepentingan keutuhan ekosistem, pengelolaan satu atau lebih Kawasan Cagar Alam dan atau Kawasan Suaka Margasatwa dapat ditetapkan sebagai satu kawasan pengelolaan, dengan satu rencana pengelolaan.

(2)      Dalam hal pengelolaan satu atau lebih Kawasan Cagar Alam dan atau Kawasan Suaka Margasatwa ditetapkan sebagai satu kawasan pengelolaan, maka rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

Pasal 14

 

(1)      Rencana pengelolaan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa disusun berdasarkan kajian aspek‑aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan sosial budaya.

(2)      Rencana pengelolaan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa sekurang‑kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis‑garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

(3)      Ketentuan lebih lanjut tentang rencana pengelolaan kawasan diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf Dua

Pengawetan

 

Pasal 15

 

Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa dikelola dengan melakukan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau jenis satwa beserta ekosistemnya.

 

Pasal 16

 

Upaya pengawetan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a.       perlindungan dan pengamanan kawasan;

b.       inventarisasi potensi kawasan;

c.       penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengawetan.

 

Pasal 17

 

(1)      Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pada Kawasan Suaka Margasatwa juga dilakukan kegiatan dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa.

(2)      Pembinaan habitat dan populasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

a.           pembinaan padang rumput untuk makanan satwa;

b.           pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa;

c.            penanaman dan pemeliharaan pohon‑pohon pelindung dan pohon‑pohon sumber makanan satwa;

d.           penjarangan populasi satwa;

e.           penambahan tumbuhan atau satwa asli, dan atau

f.             pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

 

Pasal 18

 

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pengawetan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa diatur dengan Keputusan .

 

Pasal 19

 

(1)      Upaya pengawetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa.

(2)      Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan, adalah:

a.           melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;

b.           memasukkan jenis‑jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;

c.            memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;

d.           menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau

e.           mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

(3)      Suatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila melakukan perbuatan:

a.   memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan; atau

b.   membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan.

(4)      Kegiatan dalam rangka pembinaan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak termasuk dalam pengertian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3).

 

Paragraf Tiga

Pemanfaatan

 

Pasal 20

 

Kawasan Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

a.       penelitian dan pengembangan;

b.       ilmu pengetahuan;

c.       pendidikan; dan

d.       kegiatan penunjang budidaya.

 

Pasal 21

 

(1)      Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a; meliputi:

          a.       penelitian dasar; dan

          b.       penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya.

(2)      Ketentuan tentang kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

 

Pasal 22

 

Kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan c dilakukan dalam bentuk pengenalan dan peragaan ekosistem cagar alam.

 

Pasal 23

 

(1)      Kegiatan penunjang budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam;

(2)      Ketentuan tentang pengambilan, pengangkutan, dan penggunaan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

 

 

 

Pasal 24

 

Kawasan Suaka Margasatwa dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

a.       penelitian dan pengembangan;

b.       ilmu pengetahuan;

c.       pendidikan;

d.       wisata alam terbatas; dan

e.       kegiatan penunjang budidaya.

 

Pasal 25

 

(1)      Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

          a.       penelitian dasar;

          b.       penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya.

(2)      Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

 

Pasal 26

 

Kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan c dapat dilaksanakan dalam bentuk pengenalan dan peragaan ekosistem suaka margasatwa.

 

Pasal 27

 

(1)      Wisata alam terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terbatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa di dalam Kawasan Suaka Margasatwa dengan persyaratan tertentu.

(2)      Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Pasal 28

 

Kegiatan penunjang budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

 

Pasal 29

 

Pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

 

BAB III

KAWASAN PELESTARIAN ALAM

 

Bagian Pertama

Penetapan Kawasan

 

Pasal 30

 

(1)      Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari:

          a.       Kawasan Taman Nasional;

          b.       Kawasan Taman Hutan Nasional;

          c.       Kawasan Taman Wisata Alam.

(2)      Berdasarkan sistem zonasi pengelolaannya Kawasan Taman Nasional dapat dibagi atas:

a.           zona inti;

b.           zona pemanfaatan;

c.            zona rimba; dan atau zona lain yang ditetapkan Menteri berdasarkan kebutuhan pelestarian sumber daya atau hayati dan ekosistemnya.

 

Pasal 31

 

(1)      Suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Taman Nasional; apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.   kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;

b.   memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;

c.    memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;

d.   memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;

e.   merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

(2)      Ditetapkan sebagai zona inti, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.   mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

b.   mewakili formasi biota tertentu dan atau unit‑unit penyusunnya;

c.    mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

d.   mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;

e.   mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

f.     mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

(3)      Ditetapkan sebagai zona pemanfaatan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.   mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;

b.   mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

c.    kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

(4)      Ditetapkan sebagai zona rimba, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.   kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi;

b.   memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;

c.    merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

 

Pasal 32

 

Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Taman Hutan Raya, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.       merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah;

b.       memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;

c.       mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli dan atau bukan asli.

 

Pasal 33

 

Suatu kawasan ditetapkan ditetapkan sebagai Kawasan Taman Wisata Alam, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.       mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gelala gejala alam serta formasi geologi yang menarik;

b.       mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

c.       kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

 

Pasal 34

 

Penetapan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10.

 

Bagian Kedua

Pengelolaan

 

Paragraf Satu

Rencana Pengelolaan

 

Pasal 35

 

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dilakukan oleh Pemerintah.

 

Pasal 36

 

Ketentuan tentang pengelolaan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku terhadap pengelolaan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

 

Paragraf Dua

Pengawetan

 

Pasal 37

 

Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dikelola dengan melakukan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

 

Pasal 38

 

Upaya pengawetan kawasan taman nasional dilaksanakan sesuai dengan sistem zonasi pengelolaannya.

 

Pasal 39

 

Upaya pengawetan pada zona inti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a.       perlindungan dan pengamanan;

b.       inventarisasi potensi kawasan;

c.       penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan.

 

Pasal 40

 

Upaya pengawetan pada zona pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a.       perlindungan dan pengamanan;

b.       inventarisasi potensi kawasan;

c.       penelitian dan pengembangan dalam menunjang pariwisata alam.

 

Pasal 41

 

(1)      Upaya pengawetan pada zona rimba dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

          a.       perlindungan dan pengamanan;

          b.       inventarisasi potensi kawasan;

          c.       penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan;

          d.       pembinaan habitat dan populasi satwa.

(2)      Pembinaan habitat dan populasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

 

Pasal 42

 

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawetan Kawasan Taman Nasional diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Pasal 43

 

(1)      Upaya pengawetan Kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

          a.       perlindungan dan pengamanan;

          b.       inventarisasi potensi kawasan;

          c.       penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan;

          d.       pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa.

(2)      Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, adalah untuk tujuan koleksi.

(3)      Ketentuan lebih lanjut tentang pengawetan Kawasan Taman Hutan Raya diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Pasal 44

 

(1)      Upaya pengawetan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dilaksanakan dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan.

(2)      Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Taman Nasional atau Taman Hutan Raya, adalah:

a.           merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya;

b.           merusak keindahan alam dan gejala alam;

c.            mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan;

d.           melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(3)      Suatu kegiatan, dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila melakukan perbuatan:

a.   memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan;

b.   membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumber daya alam ke dan dari dalam kawasan.

(4)      Kegiatan dalam rangka pengawetan pada zona inti taman nasional termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Taman Nasional, apabila kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

 

Pasal 45

 

(1)      Upaya pengawetan Kawasan Taman Wisata Alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

          a.       perlindungan dan pengamanan;

          b.       inventarisasi potensi kawasan;

          c.       penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi;

          d.       pembinaan habitat dan populasi satwa.

(2)      Pembinaan habitat dan populasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(3)      Ketentuan lebih lanjut tentang pengawetan Kawasan Taman Wisata Alam diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Pasal 46

 

Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) adalah:

a.       berburu, penebang pohon, pengangkut kayu dan satwa atau bagian‑bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di alam kawasan;

b.       melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;

c.       melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana      pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pajabat yang berwenang.

 

Pasal 47

 

Kegiatan dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa pembinaan dan pengembangan tumbuhan atau satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasl 41 ayat (1) huruf d dan pasal 43 ayat (1) huruf d, tidak termasuk dalam pengertian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 46.

 

Paragraf Tiga

Pemanfaatan

 

Pasal 48

 

Kawasan Tamanan Nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasi pengelolaannya.

 

Pasal 49

 

(1)      Zona inti dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

          a.       penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;

          b.       ilmu pengetahuan;

          c.       pendidikan; dan atau

          d.       kegiatan penunjang budidaya.

(2)      Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

 

Pasal 50

 

(1)      Zona Pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

          a.       pariwisata alam dan rekreasi;

          b.       penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;

          c.       pendidikan; dan atau

          d.       kegiatan penunjang budidaya.

(2)      Kegiatan pariwisata alam dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

(3)      Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28.

(4)      Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil‑hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan tersebut.

 

Pasal 51

 

(1)      Zona Rimba dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

          a.       penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;

          b.       ilmu pengetahuan;

          c.       pendidikan;

          d.       kegiatan penunjang budidaya;

          e.       wisata alam terbatas.

(2)      Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

 

Pasal 52

 

(1)      Kawasan Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

          a.       penelitian dan pengembangan;

          b.       ilmu pengetahuan;

          c.       pendidikan;

          d.       kegiatan penunjang budidaya;

          e.       pariwisata alam dan rekreasi;

          f.       pelestarian budaya.

(2)      Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

          a.       penelitian dasar;

          b.       penelitian untuk menunjang pengelolaan dan budidaya.

(3)      Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

(4)      Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28.

(5)      Kegiatan pariwisata alam dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

(6)      Kegiatan pelestarian budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

 

Pasal 53

 

(1)      Sesuai dengan fungsinya, taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

          a.       pariwisata alam dan rekreasi;

          b.       penelitian dan pengembangan;

          c.       pendidikan;

          d.       kegiatan penunjang budidaya.

(2)      Kegiatan pariwisata alam dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

(3)      Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil‑hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan tersebut.

(4)      Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan d, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28.

 

Pasal 54

 

Pelaksanaan pemanfaatan kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 46.

 

BAB IV

PENUTUPAN KAWASAN

 

Pasal 55

 

(1)      Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan dan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah dapat menghentikan kegiatan tertentu dan atau menutup Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagian atau seluruhnya untuk jangka waktu tertentu.

(2)      Kriteria dan tata cara penghentian kegiatan dan atau penutupan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

 

BAB V

DAERAH PENYANGGA

 

Pasal 56

 

(1)      Daerah penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan.

(2)      Penetapan daerah penyangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a.   secara geografis berbatasan dengan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam;

b.   secara ekologis masih mempunyai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam;

c.    mampu menangkal segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam.

(3)      Penetapan tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani dengan suatu hak (alas titel) sebagai daerah penyangga, ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(4)      Penetapan daerah penyangga dilakukan dengan tetap menghormati hak‑hak yang dimiliki oleh pemegang hak.

(5)      Pengelolaan daerah penyangga yang bukan kawasan hutan tetap berada pada pemegang hak dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (2) huruf b.

(6)      Kriteria dan tata cara penetapan kawasan hutan sebagai daerah penyangga diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Pasal 57

 

Untuk membina fungsi daerah penyangga, pemerintah melakukan:

a.       peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b.       peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat;

c.       rehabilitasi lahan;

d.       peningkatan produktivitas lahan;

e.       kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 58

 

Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dianggap telah ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

 

Pasal 59

 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang‑undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 60

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

 

                                                                   Ditetapkan di Jakarta

                                                                    pada tanggal 19 Agustus 1998

                                                                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

                                                                                      ttd.

 

                                                                   BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

 

            ttd.

 

AKBAR TANDJUNG

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 132

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 1998

TENTANG

KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

 

UMUM

 

Bangsa Indonesia dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tinggi keanekaragaman dengan keunikan, keaslian, dan keindahan merupakan kekayaan alam yang sangat potensial.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang potensial itu dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar‑besarnya kesejahteraan rakyat, melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian antara aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari.

Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu antara lain ditempuh melalui penetapan wilayah‑wilayah tertentu baik di daratan dan atau perairan sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam, yang merupakan perwakilan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, keutuhan sumber plasma nutfah, keseimbangan ekosistem, keunikan dan keindahan alam sehingga lebih dapat mendukung pembangunan dan menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat serta pelestarian lingkungan hidup.

Upaya konservasi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kiprah pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh berbagai sektor. Pelaksanaan pembangunan nasional itu sendiri telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mampu mengembangkan berbagai bidang kegiatan masyarakat, sehingga kebutuhan hidupnya semakin beragam.

Sejajar dengan kemajuan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin terasa perlu digalakkan.

Dalam hubungan ini, Kawasan Suakan Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sangat penting peranannya untuk dijadikan obyek penelitian dan pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, disamping dapat dimanfaatkan sebagai wahana pengembangan budidaya, pariwisata alam dan rekreasi serta sarana pemantapan fungsi hidrologisnya, pencegahan bencana banjir, erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah serta fungsinya sebagai plasma nutfah.

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada hakikatnya merupakan salah satu aspek pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, sehingga dampaknya sangat positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan meningkatkan pula pendapatan negara dan penerimaan devisa negara, yang pada gilirannya dapat memajukan hidup dan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tidak hanya didasarkan pada prinsip konservasi untuk konservasi itu sendiri, tetapi konservasi untuk kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.

Mengingat akan kepentingan itu, dan sebagai pelaksanaan Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya maka perlu ada landasan hukum bagi penetapan dan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

 

          Cukup jelas

 

Pasal 2

 

          Cukup jelas

 

Pasal 3

 

          Cukup jelas

 

Pasal 4

 

          Cukup jelas

 

Pasal 5

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

Pasal 6

 

          Cukup jelas

 

Pasal 7

 

          Cukup jelas

 

Pasal 8

 

          Cukup jelas

 

Pasal 9

 

          Cukup jelas

 

Pasal 10

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

Pasal 11

 

          Cukup jelas

 

Pasal 12

 

          Cukup jelas

 

Pasal 13

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

Pasal 14

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

Pasal 15

 

          Cukup jelas

 

Pasal 16

 

          Huruf a

                   Dalam pengelolaan cagar alam sangat sedikit campur tangan manusia, oleh karenanya bobot pengelolaannya lebih ditekankan pada perlindungan dari luar kawasan seperti serangan hama, penyakit, kebakaran, dan pencemaran yang berasal dari luar kawasan. Selain itu, dilakukan upaya pengamanan untuk menjaga dan mencegah gangguan manusia, seperti: perambahan kawasan, pencurian, dan pembakaran.

 

          Huruf b

                   Dalam menunjang pengawetan cagar alam diperlukan data dan informasi awal tentang potensi kawasan. Oleh karenanya diperlukan inventarisasi tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

 

          Huruf c

                   Dalam menunjang pengawetan cagar alam, kegiatan penelitian dan pengembangan, sangat penting, untuk mengetahui proses‑proses ekologi yang terjadi, diantaranya siklus energi, siklus hara, siklus air, interaksi antar dan inter spesies baik tumbuhan maupun satwa. Dengan demikian, keutuhan kawasan dapat diketahui secara kuantitatif, dan perkembangannya dapat dipantau.

 

Pasal 17

 

          Ayat (1)

                   Yang dimaksud dengan pembinaan habitat dan populasi satwa adalah kegiatan‑kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan tujuan untuk menjaga keberadaan populasi satwa tertentu dalam keadaan seimbang dengan dayadukungnya melalui kegiatan seperti pembinaan vegetasi, pembinaan populasi satwa, pengadaan sumber air minum, tempat mandi atau berkubang, penjarangan populasi satwa serta penambahan tumbuhan dan satwa asli dalam upaya pemutihan populasi dan keragaman jenisnya.

 

          Ayat (2)

 

                   Cukup jelas

 

Pasal 18

 

          Cukup jelas

 

Pasal 19

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

 

Pasal 20

 

          Cukup jelas

 

Pasal 21

 

          Ayat (1)

                   Huruf a

 

                   Penelitian dasar yaitu penelitian yang hasilnya untuk mendukung penelitian terapan yang diperlukan untuk menunjang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa serta budidayanya di luar kawasan, seperti penelitian perilaku satwa, dominasi tumbuhan dan atau satwa, dan penilaian‑penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c.

 

                   Huruf b

 

                   Penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya ditujukan terhadap seleksi jenis tumbuhan dan satwa yang karena kandungannya dapat dimanfaatkan misalnya untuk obat‑obatan, sebagai benih atau bibit unggul dalam menunjang peningkatan produksi pangan, sandang dan papan, serta perbanyakan dan peningkatan kualitas jenis melalui rekayasa genetik.

                   Kegiatan penelitian tersebut lebih banyak di luar kawasan, sedangkan dalam kawasan cukup mengambil contoh spesimen.

 

          Ayat (2)

 

                   Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan instansi yang berwenang memberi rekomendasi dan atau izin untuk melaksanakan penelitian.

                   Kewenangan yang terkait dengan penelitian ini yang sekarang dikoordinasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tidak mengurangi kewenangan Menteri untuk mengatur tata cara pelaksanaan penelitian yang sasaran penelitiannya berlokasi pada Kawasan Cagar Alam pada khususnya atau kawasan hutan pada umumnya.

 

Pasal 22

 

Yang dimaksud dengan pengenalan ekosistem cagar alam adalah pengenalan secara langsung di lapangan baik tipe ekosistemnya maupun pengenalan jenis tumbuhan dan atau satwanya.

Yang dimaksud dengan peragaan ekosistem cagar alam adalah    wujud fisik dan fungsinya dapat dilihat secara visual baik melalui material asli seperti specimen helbarium dan satwa, maupun audiovisual, multi medium, dan slide.

 

Pasal 23

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan plasma nutfah terikat kepada ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

 

Pasal 24

 

          Cukup jelas

 

 

 

Pasal 25

 

          Ayat (1)

                   Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (1)

 

          Ayat (2)

                   Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (2)

 

Pasal 26

 

          Cukup jelas

 

Pasal 27

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

Pasal 28

 

          Cukup jelas

 

Pasal 29

 

          Cukup jelas

 

Pasal 30

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Penetapan zona‑zona pada Kawasan Taman Nasional dilakukan secara variatif sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan taman nasional, karena itu penetapan zona‑zona tersebut tidak selalu harus lengkap sesuai dengan pembagian pada ayat ini, karena itu pembagian zona tidak selalu sama pada setiap Kawasan Taman Nasional.

 

 

 

 

Pasal 31

 

          Ayat (1)

                   Huruf a

                             Cukup jelas

 

                   Huruf b

                             Cukup jelas

 

                   Huruf c

                             Yang dimaksud ekosistem yang masih utuh yaitu ekosistem yang keadaannya relatif masih asli, demikian pula keadaan unsur‑unsur biotik dan fisiknya, serta interaksinya masih mampu memberikan fungsi ekologis.

 

                   Huruf d

                             Cukup jelas

 

                   Huruf e

                             Ckup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

Pasal 32

 

          Cukup jelas

 

Pasal 33

 

          Cukup jelas

 

Pasal 34

 

          Cukup jelas

 

Pasal 35

 

          Cukup jelas

 

Pasal 36

 

          Cukup jelas

 

Pasal 37

 

          Cukup jelas

 

Pasal 38

 

          Cukup jelas

 

Pasal 39

 

          Cukup jelas

 

Pasal 40

 

          Cukup jelas

 

Pasal 41

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

Pasal 42

 

          Cukup jelas

 

Pasal 43

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

Pasal 44

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

Pasal 45

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

Huruf 46

 

          Huruf a

                   Memusnahkan sumber daya alam misalnya dengan melakukan pembakaran menyebarkan racun, dan menggunakan bahan peledak (amunisi).

 

          Huruf b

                   Cukup jelas

 

          Huruf c

                   Cukup jelas

 

Pasal 47

 

          Cukup jelas

 

 

 

Pasal 48

 

          Cukup jelas

 

Pasal 49

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

Pasal 50

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

 

Pasal 51

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

Pasal 52

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (5)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (6)

                   Cukup jelas

 

Pasal 53

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (4)

                   Cukup jelas

 

Pasal 54

          Cukup jelas

 

Pasal 55

 

          Ayat (1)

                   Jumlah pengunjung yang masuk ke dalam kawasan disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang bersangkutan. Dalam rangka pengendalian pengunjung masuk ke dalam kawasan, Pemerintah menetapkan syarat dan tata cara memasuki kawasan.

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

 

 

 

Pasal 56

 

          Ayat (1)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (2)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (3)

                   Cukup jelas

 

          Ayat (4)

                   Pengertian menghormati hak yang dimiliki orang adalah suatu pengertian yang mengandung arti menghargai, menjunjung tinggi, mengakui dan menaati peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki orang lain.

                   Yang dimaksud dengan hak yang dimiliki orang adalah segala kepentingan hukum yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan peraturan perundang‑undangan, hukum adat atau kebiasaan yang berlaku. Kepentingan hukum tersebut antara lain berupa pemilikan atau penguasaan tanah atas dasar sesuatu hak yang diakui dalam Undang‑undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‑pokok Agraria.

 

          Ayat (5)

Ketentuan‑ketentuan tentang hak dan kewajiban pemegang hak atas daerah penyangga bukan kawasan hutan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

 

          Ayat (6)

                   Cukup jelas

 

Pasal 57

 

          Cukup jelas

 

Pasal 58

 

          Cukup jelas

 

Pasal 59

 

          Cukup jelas

 

 

Pasal 60

 

          Cukup jelas

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 3776

 

Leave a comment »